Tes CPNS Khusus Papua Digelar 4 November 2013

PapuaUjian Tes CPNS Papua 2013 – Seperti yang direncanakan tanggal 3 November 2013 serentak akan digelar proses ujian TKD yang diperuntukan bagi golongan tenaga honorer K2 serta begi pelamar umum yang akan menggunakan sistem dengan lembar jawaban kerja (LJK). Namun terkeculai bagi daerah Papua, akan diundur satu hari, yaitu akan digelar pada tanggal 4 November. Hal tersebu dilakukan atas usulan dari pihak Papua sendiri, dikarenakan pada tanggal 3 itu bertepatan hari minggu, jadi papua meminta untuk diundur menjadi tanggal 4, hal tersebut diungkapkan oleh Eko Sutrisno Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dan kembali beliau menjelaskan, bahwa akan ada sekitar 628 ribu orang tenaga homorer K2 yang akan mengikuti ujian tersebut dengan sesama tenaga honorer. Sedangkan bagi golongan pelamar umum jumlahnya hampir mencapai angka 1,5 juta orang pelamar.

Beliau kembali menjelaskan, “untuk pelaksanaan ujian TKD yang akan menerapkan sistem CAT akan diakhiri pada bulan November yang akan datang dan disesuaikan dengan agenda yang telah ditetapkan. Dalam konteks tersebut, pihak dari pemerintah provinsi selaku pihak yang akan mengkoordinator terhadap pelaksanaan ujian CPNS yang akan digelar dikabupaten serta kota diwilayahnya.”

Sementara itu, Setiawan Wangsaatmaja selaku Deputi SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menjelaskan terkait untuk proses pengamanan dalam penggandaan materi soal CPNS serta pendistribusiannya. Beliau menjamin untuk materi soal TKD akan dijamin sangat aman, dikarenakan pemerintah akan menggunakan sandi-sandi yang hanya dapat diartikan kode tersebut oleh para penyandi dari pihak lembaga sandi negara.

Dan untuk pengamanan fisik, Setiawan melanjutkan akan dipantau secara langsung ketika berada dipercetakan selama proses pencetakan soal berlangsung. Pengamanana fisik akan dilakukan oleh tim yang terdiri dari BKN, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Intelijen Negara (BIN), Lemsaneg, Polri, dan pengawas daerah.