PGRI Harusnya Dilibatkan di Tim Verifikasi Honorer K2

Share
Advertisement

PGRIVerifikasi Honorer – Honorer di Lombok tengah patut waspada terutama yang menggunakan data data aspal. Pemkab Lombok Tengah (Loteng), NTB, berencana membentuk tim verifikasi data tenaga honorer kategori dua (K2). Di Loteng, honorer K2 yang lulus sebanyak 763 orang.

Terkait rencana itu, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI setempat, mendesak agar ikut masuk menjadi anggota tim verifikasi.

“Biar kami dari PGRI yang masuk dalam tim verifikasi itu. Insya Allah, kita akan desak bupati agar kita dilibatkan,” kata Ketua PGRI ranting Kementerian Agama (Kemenag) Praya Tengah H Nasri Anggara, kemarin.

Permintaan itu disampaikan langsung kepada Ketua PGRI Loteng Muchsin, yang selanjutnya diminta mengusulkan nama-nama yang masuk tim verifikasi kepada bupati.

Keberadaan PGRI sendiri, menurut Anggara, dapat mewakili seluruh guru di Loteng. Apalagi, PGRI lingkup Kemenag ikut terlibat, sehingga, dipastikan independensi, dedikasi, kredibilitas dan profesionalitasnya terjamin.

“Jika peserta K2 dilibatkan, artinya mereka justru menjadi objek sekaligus subyek. Tolong, ini perlu diperhatikan,” lanjut Kepala Biro Organisasi dan Informasi PGRI NTB HL Ishak.

Dia mengingatkan agar tim verifikasi yang disusun oleh pemerintah kabupaten/kota di NTB, memperhatikan sisi keterwakilan. Sebagaimana PGRI secara langsung mewakili ribuan guru yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.

“Paling tidak dari PGRI ada empat atau lima nama yang masuk tim verifikasi itu. Kalau bisa besok Senin (hari ini), menghadap ke bupati,” usulnya.

Hal senada dikatakan Ketua PGRI ranting Dikpora Kecamatan Jonggat Hairil Anwar. Dia melihat banyak kejanggalan yang terjadi dalam kelulusan K2. Khususnya, bagi Guru Tidak Tetap (GTT).

Hal yang sama dikatakan Ketua PGRI ranting Kemenag Jonggat, Lalu Agung Pambudi. Dia menilai, munculnya dugaan permainan titip menitip, kedekatan kekeluargaan, manipulasi surat keputusan pengangkatan, hingga dana pelicin, dapat dibuktikan melalui temuan tim verifikasi. Soal temuan itu akan dijadikan alat bukti di depan hukum, itu menjadi urusan lain.

“Saya setuju perwakilan jajaran PGRI masuk dalam tim verifikasi yang dibentuk pemkab,” kata Pambudi yang juga Kepala MTs Satu Atap (SA) Leneng, Praya.

Sementara itu, Ketua PGRI Loteng Muchsin mengaku masih menunggu pinangan dari pemkab. “Waktu uji publik K2 kita memang diminta untuk terlibat. Kita berharap, dalam tim verifikasi ini juga kita masuk,” sebutnya.

Share