Lowongan Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat Bappeda DIY

Share

Bappeda DIYRekrutmen Pegawai Bappeda DIY – Demi meningkatkan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan kewilayahan. Dalam upaya menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan daerah diperlukan perencanaan yang menyeluruh, terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Manajemen perencanaan diperlukan untuk melakukan koordinasi perencanaan pembangunan daerah melalui aspek penguatan kelembagaan. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1974 jo Kepmendagri Nomor 142 Tahun 1974 diamanatkan mengenai Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai badan koordinasi dalam perencanaan di daerah.

Pada perkembangan selanjutnya, dalam rangka memantapkan kedudukan, tugas, dan fungsi Bappeda sebagai bagian dari organ yang membantu tugas Gubernur pada aspek perencanaan, diterbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II. Sebagaimana dalam Keppres tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Daerah Tingkat I disebut Bappeda Tingkat I, seperti halnya pada Pemerintah Provinsi/Tingkat I Daerah Istimewa Yogyakarta. Bappeda Tingkat I merupakan badan staf yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I. Susunan organisasi Bappeda Tingkat I terdiri dari : ketua, wakil ketua, sekretariat, bidang penelitian, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang fisik dan prasarana, bidang statistik dan laporan.

Sekilas Perkembangan Kelembagaan Bappeda DIY terangkum seperti berikut:

Masa 1974 – 1982

  • Sebagaimana Keppres RI Nomor 15 Tahun 1974 jo Kepmendagri Nomor 142 Tahun 1974 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Provinsi Tingkat I Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan membentuk lembaga Bappeda melalui Keputusan Kepala Daerah Tingkat I DIY Nomor 341 Tahun 1974 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I DIY. Hal itu, dimaksudkan sebagai peleburan Keputusan Kepala Daerah Tingkat I DIY Nomor 325 Tahun 1972 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I DIY dan Keputusan Kepala Daerah Tingkat I DIY Nomor 43 Tahun 1973 tentang Perubahan/Penyempurnaan Keputusan Kepala Daerah Tingkat I DIY Nomor 325 Tahun 1972 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I DIY

Masa 1982 – 2001

  • Perkembangan yang terjadi pada 1982, dikeluarkan Kepmendagri Nomor 362 Tahun 1977 dan mengacu pada pasal 107 ayat (1) dalam Kepmendagri Nomor 185 Tahun 1980, dibentuk Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Bappeda Provinsi DIY. Melalui peraturan daerah tersebut Bappeda memiliki tugas membantu Kepala Daaerah dalam menentukan kebijaksanaan pada bidang perencanaan pembangunan daerah dan penilaian atas pelaksanaannya. Adapun susunan organisasi Bappeda saat itu, terdiri dari : ketua, wakil ketua, sekretariat, bidang-bidang (ekonomi, sosial budaya, fisik dan prasarana, statistik dan laporan, dan penelitian)

Masa 2001 – 2004

  • Sejak tahun 2001, telah disahkan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah pada lingkungan Pemerintah Provinsi DIY. Peraturan daerah tersebut ditindaklanjuti melalui Keputusan Gubernur DIY Nomor 93 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Bappeda Provinsi DIY, yang salah satunya menyatakan bahwa susunan organisasi Bappeda Provinsi DIY terdiri dari : kepala badan, sekretariat, bidang pemerintahan, bidang perekonomian, bidang kesejahteraan rakyat, bidang fisik prasarana, bidang penelitian & pengendalian, dan kelompok jabatan fungsional. Untuk struktur sekretariat/bidang, masing-masing dipimpin oleh seorang sekretaris/kepala bidang. Sedangkan kelompok jabatan fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala badan.

Masa 2004 – 2008

  • Sejak diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DIY, nama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menjadi Badan Perencanaan Daerah (Bapeda). Bapeda merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah pada bidang perencanaan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Menurut pasal 6 ayat (2), kelembagaan Bapeda terdiri atas : secretariat, bidang perencanaan wilayah, bidang investasi dan pemasaran potensi wilayah, bidang perekonomian dan penguatan potensi masyarakat, bidang daya saing dan kemandirian masyarakat, bidang pengendalian, unit pelaksana teknis, dan kelompok jabatan fungsional.

Masa 2008 – sekarang

  • Penataan kelembagaan dilakukan kembali dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja : Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DIY. Produk hukum tersebut ditindaklajuti dengan keluarnya Peraturan Gubernur Provinsi DIY Nomor 52 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DIY, yang selanjutnya diubah melalui Peraturan Gubernur Provinsi DIY Nomor 48 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Provinsi DIY Nomor 52 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DIY Nomor 52 Tahun 2008. Sejak saat itu, istilah “Bapeda” kembali menjadi “Bappeda”, dengan susunan organisasi (pasal 10 ayat (2)) sebagai berikut : sekretariat, bidang pemerintahan, bidang perekonomian, bidang kesejahteraan rakyat, bidang sarana dan prasarana, bidang pengendalian, bidang perencanaan dan statistik, UPT Lembaga Teknis Daerah, dan kelompok jabatan fungsional.

Kontak Bappeda DIY
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta
Telp : (0274) 589583, (0274) 557418
Fax : (0274) 586711
Websites Resmi : http://bappeda.jogjaprov.go.id

Penerimaan Anggota Asisten Sekretariat Bappeda DIY Tahun 2018

Untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, akan dibentuk Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat (Sebermas) yang mempunyai tugas membantu Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dalam mengkoordinasikan penanggulangan kemiskinan serta mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Untuk mengisi personil Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat tersebut, TKPKD DIY akan melakukan rekruitmen untuk posisi yang terdiri:

  • a. Anggota Sebermas
  • b. Asisten Sebermas

Deskripsi Pekerjaan

1. Ketentuan/Syarat-syarat

a. Anggota Sebermas

  • Pendidikan Strata 2 dari semua bidang disiplin ilmu;
  • Mampu mengoperasikan komputer minimal program Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) dan jaringan internet;
  • Diutamakan yang telah memiliki pengalaman dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan penanganan kemiskinan untuk S-2 adalah 1 (satu) tahun; dibuktikan dengan surat keterangan, sertifikat dan bukti lain yang dapat menunjukkan tahun pengalaman;
  • Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, Aparatur Pemerintahan atau terikat kontrak dengan pekerjaan lainnya mulai saat penandatanganan kontrak;

b. Asisten Sibermas

  • Pendidikan Strata 1 (S1) dari semua bidang disiplin ilmu;
  • Diutamakan yang telah memiliki pengalamandalam bidang administrasi perkantoran, dibuktikan dengan surat keterangan, sertifikat dan bukti lain yang dapat menunjukkan tahun pengalaman;
  • Mampu mengoperasikan komputer minimal program Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) dan jaringan internet.
  • Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, Aparatur Pemerintahan atau terikat kontrak dengan pekerjaan lainnya mulai saat penandatanganan kontrak;
  • Tidak menuntut untuk diangkat menjadi pegawai tetap dan bersedia terikat kontrak.

2. Hak dan Kewajiban

a. Anggota Sebermas

Kewajiban :

  • Bersedia untuk hadirberkantor setiap hari
  • Mengolah data dan menganalisis permasalahan penanggulangan kemiskinan tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
  • Mengkoordinasikan pelaksanaan dan evaluasi program kegiatan penanggulangan kemiskinan tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
  • Menyiapkan bahan telaah dan kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
  • Membuat laporan tertulis tentang pelaksanaan Sebermas
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) DIY

Hak :

  • Mendapatkan honorarium sebesar Rp. 3.500.000 (Tiga JutaLima Ratus Ribu Rupiah) per bulan dipotong pajak.Pemberian honorarium diberikan maksimal 11 (sebelas) bulan setiap tahunnya

b. Asisten Sebermas

Kewajiban :

  • Bersedia untuk hadir berkantor setiap hari
  • Membantu penyediaan data untuk analisa permasalahan penanggulangan kemiskinan tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
  • Membantu pelaksaanaan koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota
  • Melaksanakan administrasi kegiatan Sebermas
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh tim Sebermas
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) DIY

Hak :

  • Mendapatkan honorarium sebesar Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) per bulan dipotong pajak. Pemberian honorarium diberikan maksimal 11 (sebelas) bulan setiap tahunnya

Persyaratan Pendaftaran :

Pendaftaran dilakukan sebagai berikut :

  • Pendaftaran dimulai tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018.
  • Membuat surat lamaran yang ditujukan kepada Kepala Bappeda DIY selaku sekretaris TKPKD DIY, dengan menyertakan identitas/biodata terdiri dari nama, tempat/tanggal lahir, pendidikan terakhir, dan alamat tempat tinggal secara lengkap (jalan, RT/RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan kode Pos) serta mencantumkan formasi yang dilamar;
  • Surat lamaran tersebut diatas dilampiri dengan:
    • 1) Foto copy sah ijazah dan transkrip nilai sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan dan disahkan/dilegalisir;
    • 2) Curriculum Vitae (CV)
    • 3) Pas photo ukuran 3×4 sebanyak 3 (tiga) lembar warna (ditulis nama dan pendidikan di belakang photo);
    • 4) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 1 (satu) lembar;
    • 5) Surat referensi Kerja atau surat pengalaman bekerja (bagi yang telah pernah bekerja);
    • 6) Sertifikat-sertifikat lainnya jika ada.

Situs Referensi

  1. www.bappeda.jogjaprov.go.id

Tata Cara Pendaftaran

Apabila Anda tertarik dan memenuhi persyaratan, silakan lamaran dikirim langsung ke :

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY
dengan alamat Kepatihan Danurejan Yogyakarta paling lambat hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018 pukul 16.00 WIB.

Ketentuan Umum:

  • Seleksi Administrasi dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018
  • Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi pada Senin tanggal 22 Januari 2018.
  • Seleksi tertulis dan wawancara akan dilakukan terhadap pelamar yang memenuhi syarat administrasi pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 24 dan 25 Januari 2018 pukul 09.00-selesai.
  • Pengumuman hasil seleksi tertulis dan wawancara pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018.
  • Keputusan tim seleksi tidak dapat diganggu gugat.
  • Sumber INformasi

Info Lowongan Kerja Bappeda DIY dikabarkan secara online oleh Pusat Info CPNS

Share