Lowongan Pegawai LKPP Non CPNS

Share

LKPPLowongan Kerja Pegawai LKPPLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah – LKPP adalah salah satu dari 28 Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. LKPP dibentuk melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa Pemerintah.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) tumbuh dari cikal bakalnya, Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ) yang dibentuk pada tahun 2005. Sebagai unit kerja Eselon II di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, PPKPBJ memiliki tugas Penyusunan kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.

Seiring reformasi yang bergulir di Indonesia, muncul harapan agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien, mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan berlaku adil bagi semua pihak. Selain lingkup dan cakupan pengadaan barang/jasa pemerintah yang luas, bersifat lintas institusi dan lintas sektor, juga berdampak langsung bagi pengembangan usaha kecil, peningkatan produksi dalam negeri, dan pengembangan iklim dan dunia usaha pada umumnya.

Bertolak dari latar belakang seperti demikian, dirasakan perlu keberadaan lembaga tersendiri yang memiliki kewenangan merumuskan perencanaan dan pengembangan strategi, penentuan kebijakan serta aturan perundangan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal secara berkelanjutan, terpadu, terarah, dan terkoordinasi.

Pada tanggal 6 Desember 2007, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007. LKPP berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LKPP dikoordinasikan oleh Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas.

Tugas LKPP

  • LKPP mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Fungsi LKPP

  • Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
  • Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
  • Pemantauan dan evaluasi pelaksanannya;
  • Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (electronic procurement);
  • Pemberian bimbingan teknis, advokasi dan bantuan hukum;
  • Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, penatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan serta rumah tangga.

Lowongan Kerja Terbaru Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah – LKPP

LKPP RI (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah) membutuhkan calon pegawai baru dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

  • Tenaga Pendukung Keuangan dan Administrasi (Kode: KEU)

Deskripsi Pekerjaan

Persyaratan Umum

  • Pria/Wanita, Warga Negara Indonesia
  • Berasal dari Perguruan Tinggi dengan Nilai Akreditasi Minimal B yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT)
  • Memilliki IPK minimal 3.00 skala 4.00,
  • Memiliki inisiatif tinggi dalam bekerja dan mampu bekerja dibawah target,
  • Mampu bekerja sendiri dan dalam tim
  • Terampil menggunakan Microsoft Office dan internet
  • Berorientasi pada pelayanan publik
  • Sehat jasmani dan rohani
  • Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara
  • Tidak pernah terlibat Narkoba
  • Tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Persyaratan Khusus

  • Usia maksimal 27 tahun.
  • Pendidikan minimal Strata I (S1), diutamakan Jurusan Akuntansi/Administrasi Negara/ Administrasi Niaga/ Administrasi Fiskal/ Ekonomi/Manajemen
  • Memiliki pengalaman bekerja minimal selama 1 (satu) tahun, diutamakan di kantor pemerintah atau bidang pelayanan publik.
  • Diutamakan memiliki tanda bukti hasil CAT maksimal dalam 2 (dua) tahun terakhir yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dengan komposisi minimal:
    • – Tes Pengetahuan Umum (TPU): 70
    • – Tes Intelegensi Umum (TIU): 75
    • – Tes Karakteristik Pribadi (TKP): 126

Uraian Pekerjaan:

  • Melakukan pengelolaan akuntansi/keuangan untuk pelaksanaan kegiatan direktorat.
  • Menyiapkan dokumen pertanggungjawaban keuangan guna pembayaran/pencairan oleh bagian keuangan untuk kegiatan direktorat.
  • Membantu pengelolaan perencanaan dan penyerapan (realisasi) anggaran direktorat.
  • Menyusun dan mendokumentasikan laporan keuangan kegiatan direktorat.
  • Membantu administrasi umum dan tata usaha direktorat.
  • Menyusun konsep surat serta laporan hasil rapat (notulensi).
  • Melakukan pekerjaan lain yang diperlukan untuk mendukung kegiatan direktorat.

Persyaratan dokumen lamaran :

  1. Scan Surat Lamaran yang telah dibubuhi tanda tangan yang ditujukan kepada Pejabat Pengadaan Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP,
  2. Scan Daftar Riwayat Hidup yang dilengkapi dengan Foto Diri berukuran 3×4 dan berwarna,
  3. Scan Kartu Tanda Penduduk,
  4. Scan salinan ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang,
  5. Scan tanda bukti hasil CAT (bagi yang memiliki) maksimal dalam 2 (dua) tahun terakhir yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dengan komposisi minimal:
  6. Tes Pengetahuan Umum (TPU): 70
  7. Tes Intelegensi Umum (TIU): 75
  8. Tes Karakteristik Pribadi (TKP): 126
  9. Dokumen dalam bentuk .pdf dan disatukan dalam format .zip.

Situs Referensi

  1. www.lkpp.go.id

Tata Cara Pendaftaran

Apabila Anda tertarik dan memenuhi persyaratan, silakan mengirimkan Dokumen Lamaran melalui email :

[email protected] dengan mencantumkan Kode Posisi pada bagian subject

Ketentuan Umum:

  • Pengiriman Dokumen Lamaran paling lambat diterima pada tanggal 1 Januari 2018 Pukul 23.59 WIB.
  • Dokumen Administrasi Lainnya, seperti:
    • a. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK),
    • b. Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas/ Rumah Sakit Pemerintah,
    • c. Fotocopy sertifikat yang relevan (bila ada). Dokumen diserahkan ke Panitia Seleksi setelah dinyatakan diterima sebelum penandatanganan Kontrak Kerja.
  • Seleksi dilakukan dengan sistem gugur dan keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat.
  • Penempatan Tenaga Tidak Tetap (Pegawai Non PNS) berlokasi di Jakarta.
  • Bersedia mengikuti seluruh proses tahapan seleksi di Jakarta atas biaya sendiri.
  • Seluruh tahapan seleksi ini tidak dipungut biaya apapun.
  • Apabila diterima, pelamar harus siap bekerja di tanggal yang telah ditentukan oleh Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan (direncanakan pertengahan Januari 2018).
  • Apabila sampai dengan tanggal 8 Januari 2018 tidak ada respon dari user (Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan), maka dapat disimpulkan posisi telah terisi dan/atau lamaran dinyatakan tidak sesuai kualifikasi.
  • Sumber

Info Lowongan Kerja LKPP dikabarkan secara online oleh Pusat Info CPNS

Share