Lowongan Pegawai LKPP Non CPNS


Advertisement

LKPPLowongan Kerja Pegawai LKPPLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah – LKPP adalah salah satu dari 28 Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. LKPP dibentuk melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa Pemerintah.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) tumbuh dari cikal bakalnya, Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ) yang dibentuk pada tahun 2005. Sebagai unit kerja Eselon II di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, PPKPBJ memiliki tugas Penyusunan kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.

Seiring reformasi yang bergulir di Indonesia, muncul harapan agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien, mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan berlaku adil bagi semua pihak. Selain lingkup dan cakupan pengadaan barang/jasa pemerintah yang luas, bersifat lintas institusi dan lintas sektor, juga berdampak langsung bagi pengembangan usaha kecil, peningkatan produksi dalam negeri, dan pengembangan iklim dan dunia usaha pada umumnya.

Bertolak dari latar belakang seperti demikian, dirasakan perlu keberadaan lembaga tersendiri yang memiliki kewenangan merumuskan perencanaan dan pengembangan strategi, penentuan kebijakan serta aturan perundangan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal secara berkelanjutan, terpadu, terarah, dan terkoordinasi.

Pada tanggal 6 Desember 2007, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007. LKPP berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LKPP dikoordinasikan oleh Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas.

Tugas

  • LKPP mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Fungsi

  • Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
  • Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
  • Pemantauan dan evaluasi pelaksanannya;
  • Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (electronic procurement);
  • Pemberian bimbingan teknis, advokasi dan bantuan hukum;
  • Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, penatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan serta rumah tangga.

Lowongan Kerja Terbaru Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah – LKPP

LKPP RI (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah) membutuhkan calon pegawai baru dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

Pengumuman Rekrutmen QC Non PNS Dir. Pengembangan SPSE (Quality Control / Quality Assurance Aplikasi)

Deskripsi Pekerjaan

  • Quality Assurance / Quality Control (QA/QC) bertanggung jawab untuk:
  • Memastikan pengembangan/pembangunan aplikasi telah melalui prosedur standar yang ditetapkan dan telah melalui proses pengujian yang sesuai;
  • Memantau proses software development dan memperbaiki standar yang ada apabila memiliki kelemahan;
  • Merancang dan membuat test case/skenario pengujian aplikasi;
  • Melakukan pengujian sesuai dengan test case/skenario pengujian;
  • Merumuskan dan merancang peningkatan efisiensi dan efektifitas standar proses yang digunakan;
  • Mendokumentasikan hasil inspeksi dan pengujian yang telah dilakukan terhadap aplikasi yang sedang dibangun/dikembangkan;
  • Bertanggung jawab kepada Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;

Kualifikasi

  • Minimal S1 dari jurusan Teknik Informatika/Ilmu Komputer/Sistem Informasi/Teknik Elektro, atau jurusan terkait bidang IT;
  • Berpengalaman sebagai Programmer/System Support/System Analyst/Quality Assurance/Quality Control minimal 1 tahun;
  • Memahami konsep database aplikasi, software requirements, software design, software development fundamentals, software development process, software debugging, software documentation, dan software testing;
  • Memahami bahasa pemrograman web berbasis java atau PHP serta bahasa pemrograman web lain pendukungnya seperti html, xml, javascript, css, json, Play Framework, CodeIgniter Framework atau Yii Framework;
  • Memahami konsep dan teknik interkoneksi antar sistem menggunakan web service (SOAP / Rest);
  • Memiliki kemampuan problem solving yang baik, komunikasi yang baik, kreatifitas tinggi, dapat bekerja dalam tim/individu, mampu bekerja di bawah tekanan, dan bersedia mengikuti peraturan yang berlaku di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Situs Referensi

  1. www.lkpp.go.id

Tata Cara Pendaftaran

Lamaran dapat dikirimkan ke alamat email :

recruitment.eproc@lkpp.go.id dengan subject email : Lamaran QA/QC

Catatan

  • Lamaran diterima paling lambat tanggal 23 April 2015.
  • Sumber

Lowongan Kerja LKPP persembahan www.pusatinfocpns.com

Share