Lowongan Pegawai LKPP Biro Umum dan Keuangan

Share

LKPPLowongan Kerja Biro Umum dan Keuangan LKPPLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah – LKPP adalah salah satu dari 28 Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. LKPP dibentuk melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa Pemerintah.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) tumbuh dari cikal bakalnya, Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ) yang dibentuk pada tahun 2005. Sebagai unit kerja Eselon II di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, PPKPBJ memiliki tugas Penyusunan kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.

Seiring reformasi yang bergulir di Indonesia, muncul harapan agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien, mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan berlaku adil bagi semua pihak. Selain lingkup dan cakupan pengadaan barang/jasa pemerintah yang luas, bersifat lintas institusi dan lintas sektor, juga berdampak langsung bagi pengembangan usaha kecil, peningkatan produksi dalam negeri, dan pengembangan iklim dan dunia usaha pada umumnya.

Bertolak dari latar belakang seperti demikian, dirasakan perlu keberadaan lembaga tersendiri yang memiliki kewenangan merumuskan perencanaan dan pengembangan strategi, penentuan kebijakan serta aturan perundangan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal secara berkelanjutan, terpadu, terarah, dan terkoordinasi.

Pada tanggal 6 Desember 2007, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007. LKPP berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LKPP dikoordinasikan oleh Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas.

Tugas

  • LKPP mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Fungsi

  • Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
  • Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
  • Pemantauan dan evaluasi pelaksanannya;
  • Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (electronic procurement);
  • Pemberian bimbingan teknis, advokasi dan bantuan hukum;
  • Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, penatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan serta rumah tangga.

Lowongan Kerja Terbaru Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah – LKPP Biro Umum dan Keuangan

LKPP RIĀ  Biro Umum dan Keuangan membutuhkan calon pegawai baru dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

  • Verifikator (tiga orang)

Deskripsi Pekerjaan

Kualifikasi :

  • Pria/Wanita
  • Usia Maksimal 30 Tahun
  • Diutamakan berpengalaman (fresh graduate dipersilakan mendaftar)
  • Pendidikan Minimal D3 Jurusan Adminisrasi Fiskal/ Akuntansi/ Komputer Akuntansi
  • IPMi3.00 (skala 4.00)
  • Terampil menggunakan Microsoft Office
  • Mampu berkomunikasi dengan baik dan mempunyai kemauan untuk belajar
  • Mampu bekerja mandiri maupun dalam tim
  • Mampu bekerja sesuai target
  • Tidak pernah terlibat Narkoba dan pelanggaran hukum lainnya.

Uraian pekerjaan :

  • Mengumpulkan dan mempelajari pedoman dan peraturanperundang-undangan yang terkait dengan peraturan administrasi dan keuangan.
  • Menyusun konsep penatausahaan kas dan urusan belanja anggaran kegiatan kebutuhan kantor, penyusunan kebutuhan operasional, verifikasi data dan dokumen keuangan serta pelaporan keuangan sesuai dengan disposisi/arahan atasan.
  • Mempelajari dan menyelesaikan disposisi atasan.
  • Menyusun konsep surat dan konsep telaahan staf.
  • Mengumpulkan dan menyusun bahan rapat atasan.
  • Menyusun laporan hasil rapat (notulensi) atasan maupun yang mewakili atasan

Situs Referensi

  1. www.lkpp.go.id

Tata Cara Pendaftaran:

Apabila Anda tertarik dan memenuhi pesyaratan, silakan mengisi form data pelamar pada laman berikut :

Kemudian menyiapkan dokumen yang wajib dibawa pada saat Wawancara :

  1. Surat Lamaran ditujukan kepada Pejabat Pengadaan Biro Umum dan Keuangan
  2. Curriculum Vitae
  3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
  4. Foto (3×4 berwarna) 2 lembar
  5. Salinan Ijasah yang telah dilegalisir oleh pihak berwenang
  6. Salinan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir oleh pihak berwenang
  7. Sertifikat yang relevan dengan lamaran yang diajukan
  8. Fotokopi kartu NPWP (dapat disusulkan)
  9. Fotokopi kartu BPJS Kesehatan (dapat disusulkan)

Ketentuan Umum :

  • Hanya pelamar yang memenuhi persyaratan yang akan dihubungi untuk mengikuti Wawancara.
  • Apabila diterima, Pelamar harus siap bekerja per 1 Maret 2018.
  • Pendaftaran online ditunggu paling lambat tanggal 14 Februari 2018, Pukul 15:00 WIB
  • Sumber

Info Lowongan Kerja Biro Umum dan Keuangan LKPP dikabarkan secara online oleh Pusat Info CPNS

Share