Lowongan Non PNS Provinsi DIY Yogyakarta

Share
Advertisement

Pemda DIYLowongan Kerja Pemprov DIY non CPNS – Pusat Info CPNS – Daerah Istimewa Yogyakarta keberadaannya dalam konteks historis dimulai dari sejarah berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdasarkan Perjanjian Giyanti 1755. Berawal dari sini muncul suatu sistem pemerintahan yang teratur dan kemudian berkembang, hingga akhirnya sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan suatu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan pada tahun 1755 oleh Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I, sedangkan Kadipaten Pakualaman didirikan pada tahun 1813 oleh Pangeran Notokusumo (saudara Sultan Hamengku Buwono II) yang bergelar Adipati Paku Alam I.

Sejak berdirinya,baik Kasultanan maupun Kadipaten adalah pemerintahan kerajaan yang diakui kedaulatannya. Pada masa kolonial Belanda, pemerintahan di Kasultanan Yogyakarta diatur kontrak politik yang dilakukan pada tahun 1877, 1921, dan 1940, antara Sultan dengan Pemerintah Kolonial Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa Keraton tidak tunduk begitu saja kepada Belanda. Pemerintah Hindia Belanda mengakui Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman sebagai kerajaan yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri yang dikenal dengan istilah zilfbesturende landschappen. Kontrak politik terakhir Kasultanan Ngayogyakarta tercantum dalam Staatsblaad 1941 Nomor 47, sedangkan kontrak politik Kadipaten Pakualaman dalam Staatsblaad 1941 Nomor 577.

Pada masa pendudukan Jepang, Yogyakarta diakui sebagai Daerah Istimewa atau Kooti dengan Koo sebagai kepalanya, yakni Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Di bawah Kooti, secara struktural ada wilayah-wilayah pemerintahan tertentu dengan para pejabatnya.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan kepada Presiden RI bahwa Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman menjadi wilayah Negara RI, bergabung menjadi satu kesatuan yang dinyatakan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Hal tersebut dinyatakan dalam:

  • Piagam Kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden RI;
  • Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 5 September1945 (dibuat secara terpisah);
  • Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 30 Oktober1945 (dibuat dalam satu naskah).

Keunikan pengalaman Yogyakarta merupakan salah satu fakta yang menjadikannya sebagai daerah istimewa. Dalam proses perkembangan pemerintahannya, Yogyakarta berproses dari tipe pemerintahan feodal dan tradisional menjadi suatu pemerintahan dengan struktur modern.

Dalam perkembangan dan dinamika negara bangsa terdapat keterkaitan yang erat antara Republik Indonesia dan DIY. Entitas DIY mempunyai aspek politis-yuridis berkaitan dengan sejarah berdirinya yang merupakan wujud pengintegrasian diri dari sebuah kerajaan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan respons atas eksistensi DIY dan juga merupakan pengakuan kewenangan untuk menangani berbagai urusan dalam menjalankan pemerintahan serta urusan yang bersifat khusus. Undang-Undang ini telah diubah dan ditambah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819) yang sampai saat ini masih berlaku. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa DIY merupakan daerah setingkat provinsi dan meliputi bekas Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman. Pada setiap Undang-Undang yang mengatur Pemerintahan Daerah, dinyatakan keistimewaan DIY tetap diakui.

Dalam rangka perubahan dan penyesuaian serta penegasan Keistimewaan DIY Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 13/2012 Tentang Keistimewaan DIY yang disahkan 31 Agustus 2012 dan diundangkan pada tanggal 3 September 2012.

Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Pengaturan tersebut berlandaskan atas pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, kebhineka-tunggal-ika-an efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional dan pendayagunaan kearifan lokal. Oleh karenanya dengan memperhatikan aspek historis, sosiologis, dan yuridis substansi Keistimewaan DIY diletakkan pada tingkatan pemerintah provinsi.

Kewenangan dalam urusan Kestimewaan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 2 meliputi : tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; kebudayaan; pertanahan; dan tata ruang. Dengan demikian, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang meliputi kewenangan urusan Keistimewaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sesuai dengan UU No 32 tahun 2004, maka posisi DIY sebagai daerah yang setara dengan provinsi mengandung arti bahwa Gubernur merupakan Kepala Daerah Otonom dan sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah.

Kontak Pemerintah Provinsi DIY
Komplek Kepatihan, Danurejan
Yogyakarta
Phone : +62 274 562811
Fax : +62 (274) 588613
Email : santel@jogjaprov.go.id
www.jogjaprov.go.id

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta – DIY membuka kesempatan kepada Warga Negara Republik Indonesia di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk menjadi Pegawai Non PNS Kontrak yang akan mengisi lowongan sejumlah 841 (delapan ratus empat puluh satu) formasi sebagai berikut:

  1. Tenaga guru : 58
  2. Tenaga kesehatan : 13
  3. Tenaga Teknis : 770
  4. Jumlah : 841

Detail formasi dapat dilihat pada laman sumber

Deskripsi Pekerjaan

Persyaratan Umum

  • Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (kecuali jabatan Tourist Information
  • Center DIY di Bali diutamakan yang berdomisili di Bali dan Tenaga Administrasi Kantor Perwakilan Daerah diutamakan yang berdomisili di Jakarta );
  • Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada tanggal 1 Januari 2017 (kecuali yang dipersyaratkan khusus). Usia pelamar ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran;
  • Tidak berkedudukan sebagai CPNS ASN / ASN, Calon Anggota TNI-Polri / Anggota TNI-Polri dan tidak sedang terikat perjanjian/kontrak kerja dengan instansi lain, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
  • Tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
  • Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS ASN / ASN, Calon / Anggota TNI / Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
  • Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
  • Tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Aparatur Sipil Negara, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
  • Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan;

Persyaratan Khusus untuk Semua Jabatan:

  • Ijazah pelamar yang diakui yaitu:
    • a) Ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi/Sekolah Negeri/Swasta yang program studinya telah mendapatkan ijin penyelenggaraan dari Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
    • b) Ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Luar Negeri, yang telah mendapat penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; yang dibuktikan dengan fotokopi penyetaraan dari Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang dilegalisir oleh instansi berwenang, dan atau PT Luar Negeri dan Programnya yang telah terdaftar dalam data Daftar Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri yang pernah dinilai oleh Direktorat Akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang dibuktikan dengan Fotokopi yang telah dilegalisir oleh Konsulat Jenderal atau Atase Pendidikan Kedutaan Luar Negeri sesuai negara tempat Perguruan Tinggi pelamar melaksanakan pendidikan.
  • Kualifikasi Pendidikan sesuai dengan Rincian Formasi Pegawai Non PNS Kontrak sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman;
  • Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dalam skala 4 (empat) ditentukan minimal 2, 75 (dua koma tujuh lima).

Situs Referensi

  1. www.jogjaprov.go.id

Pendaftaran

Bagi yang berminat dan memenuhi persyaratan, maka silakan melakukan pendaftaran secara online melalui laman berikut ini :

Tata Cara Pendaftaran

1. Pelamar melakukan pendaftaran online dengan prosedur sebagai berikut:

  • Pelamar masuk ke portal Penerimaan Pegawai Non PNS DIY di http://reg.nonpns.jogjaprov.go.id untuk melakukan pendaftaran dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
  • Isi formulir registrasi yang muncul.
  • Pastikan isian data pribadi pada form registrasi sesuai dengan KTP.
  • Pastikan isian formasi sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan rencana penempatan.
  • Masukkan kode captcha yang tertera.
  • Klik tombol register untuk memproses pendaftaran
  • Pastikan kembali data yang anda isi benar kemudian klik ok
  • Cetak tanda bukti pendaftaran (form registrasi).

2. Periode Pendaftaran Online dibuka mulai tanggal 27 Oktober 2016 ( mulai pukul 00.00 WIB) s.d 2 Nopember 2016 ( maksimal pukul 24.00 WIB) ;

3. Panitia hanya menerima berkas lamaran yang disampaikan melalui POS ( POS Express) ke PO. BOX Non PNS BKD DIY 2016 Yogyakarta 55000, lamaran hanya dapat dikirimkan melalui Kantor POS di wilayah Yogyakarta, Bantul, Wonosari (Gunungkidul), Sleman dan Wates (Kulon Progo). Khusus Kantor POS Yogyakarta Jalan Panembahan Senopati Nomor 2, Yogyakarta dilayani sampai dengan pukul 24.00 WIB kecuali tanggal 3 November 2016 dilayani sampai dengan pukul 23.00 WIB, sedangkan untuk loket Kantor POS lainnya sesuai dengan ketentuan jam kerja yang berlaku. Berkas lamaran yang dikirim tidak melalui ketentuan diatas, tidak akan diproses oleh panitia dan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS), dikecualikan untuk jabatan Tourist Information Center DIY di Bali dan Tenaga Administrasi Kantor Perwakilan Daerah dapat dikirimkan dari Kantor Pos Wilayah Bali atau Wilayah Jakarta) ;

4. Bagi pelamar yang telah berhasil melakukan pendaftaran secara online dan telah mencetak form registrasi yang telah ditempel pas foto berwarna dengan ukuran 3×4 agar mengirimkan berkas lamaran tersebut dengan kelengkapan sebagai berikut:

a. Kelengkapan Berkas Lamaran
Berkas Lamaran berisi Surat lamaran (format lamaran sebagaimana tersebut dalam lampiran 2 (dua) pengumunan ini ) harus ditulis tangan dengan tinta hitam dan ditandatangani sendiri oleh pelamar dengan menyebutkan 1 (satu) pilihan nama formasi yang akan dilamar, ditujukan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dilampiri dengan:

  • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
  • Fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;
  • Fotokopi transkrip nilai akademik terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;
  • Surat Pernyataan yang sudah diisi, (format sebagaimana terlampir) bermaterai Rp 6.000,- (asli dari Kantor POS atau agen resmi POS) dan telah ditandatangani;
  • Dokumen lain yang dipersyaratkan khusus:
    • a) Sertifikat Komputer untuk yang mensyaratkan sertifikat komputer sesuai lampiran 1 pengumuman
    • b) Sertifikat Satpam untuk yang mensyaratkan sertifikat satpam sesuai lampiran 1 pengumuman
    • c) Surat Keterangan Dokter Tidak Buta Warna untuk yang mensyaratkan tidak buta warna sesuai lampiran 1 pengumuman
    • d) Surat Keterangan Domisili dari Lurah atau Kepala Desa untuk yang mensyaratkan domisili sesuai lampiran 1 pengumuman
    • b. Penyampaian Berkas Lamaran
      • 1) Surat lamaran beserta lampirannya disusun rapi dan dimasukkan ke dalam amplop tertutup dan 1 lembar form registrasi yang telah dicetak di atas kertas HVS yang telah ditempel foto dengan ketentuan:
  • Pelamar Tenaga Guru : warna biru
  • Pelamar Tenaga Kesehatan : warna merah
  • Pelamar Tenaga Teknis : warna kuning
  • pada bagian muka ditulis : nama pelamar, nomor KTP dan nama formasi dan rencana penempatan yang dilamar);
  • Contoh amplop sebagaimana tersebut dalam lampiran 4 (empat).
  • 2) Berkas lamaran tersebut di atas dikirimkan melalui pos ke PO. BOX Non PNS BKD DIY 2016 Yogyakarta 55000, selambat-lambatnya tanggal 3 November 2016 (cap pos).

c. Seleksi Administrasi Berkas Lamaran dan Pengambilan Kartu Tanda Peserta Tes Kompetensi Dasar

  • Berkas lamaran akan diverifikasi oleh Panitia secara tertutup. Panitia tidak melayani konfirmasi dan klarifikasi dengan pelamar;
  • Panitia akan melakukan seleksi administrasi dengan sistem gugur sesuai dengan persyaratan yang ditentukan;
  • Hanya Peserta yang telah melakukan registrasi online dan memenuhi seluruh persyaratan untuk melamar/persyaratan pendaftaran, yang akan diluluskan dalam tahapan Seleksi Administrasi;
  • Berkas lamaran yang diterima panitia menjadi milik panitia dan tidak dapat diminta kembali oleh pelamar;
  • Pelamar tidak diperkenankan melampirkan dokumen-dokumen lain selain kelengkapan berkas yang dipersyaratkan;
  • Hasil seleksi administrasi akan diumumkan melalui website http://bkd.jogjaprov.go.id/ pada tanggal 13 November 2016;
  • Kartu tanda peserta ujian harus diambil sendiri oleh pelamar (tidak boleh diwakilkan) dengan membawa form registrasi, KTP, dan pas foto berwarna 3 x 4 sebanyak 2 lembar di Ruang Rapat D Badan Kepegawaian Daerah DIY, Jalan Kyai Mojo Nomor 56 Yogyakarta, untuk jadwal pengambilan akan diberitahukan kemudian melalui website http://bkd.jogjaprov.go.id.

Ketentuan Seleksi Ujian

  • Tes Kompetensi Dasar akan dilakukan dengan Sistem Seleksi Pegawai Pemerintah berbasis Komputer (SI SEKSI PERINTAH SISTER).
  • Tes Kompetensi Dasar akan dilaksanakan mulai tanggal 15 November 2016. Lokasi dan Jadwal Pelaksanaan Ujian akan diinformasikan melalui website http://bkd.jogjaprov.go.id;
  • Peserta hadir 1 jam sebelum sesi pelaksanaan ujian, dan bagi yang terlambat tidak diperkenankan untuk masuk ke ruang ujian dan tidak diberi kesempatan untuk mengikuti ujian pada sesi berikutnya serta dianggap gugur;
  • Peserta wajib membawa kartu tanda peserta ujian dan kartu identitas (KTP);
  • Materi Ujian Tes Kompetensi Dasar (TKD) terdiri dari Tes Wawasan Kebangsaan, Tes Intelegensi Umum dan Tes Karakteristik Pribadi;
  • Nama-nama peserta yang dinyatakan lulus Tes Kompetensi Dasar Pegawai Non PNS Kontrak akan diumumkan melalui website http://bkd.jogjaprov.go.id

Keterangan Lain :

  • Panitia menyediakan jalur pelayanan telepon (hotline) bagi para pelamar pada hari dan jam kerja (Senin-Kamis pukul 08.00 – 14.00 WIB dan Jumat s.d 11.00 WIB) dengan nomor (0274) 562150 pesawat 2913;
  • Kelulusan pelamar pada setiap tahapan tes ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Apabila ada pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi Pegawai Non PNS Kontrak di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah penipuan dan agar dilaporkan melalui email subidperencanaan.bkddiy@gmail.com Panitia tidak bertanggungjawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut;
  • Keputusan Panitia dalam hal kelulusan pendaftar/pelamar pada setiap tahap tes bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
  • Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar, dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan tes maupun setelah menandatangani kontrak Pegawai Non PNS Kontrak, maka Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan Pegawai Non PNS Kontrak di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan menuntut ganti rugi atas kerugian Negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
  • Informasi resmi yang terkait dengan seleksi penerimaan Pegawai Non PNS Kontrak di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat dalam situs http://bkd.jogjaprov.go.id dan http://jogjaprov.go.id sehingga para pelamar disarankan untuk terus memantau situs dimaksud.

Ketentuan Umum ;

  • Proses Seleksi Pengadaan Pegawai Non PNS Kontrak Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2016 ini terbuka untuk semua Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (kecuali yang dipersyaratkan khusus : jabatan Tourist Information Center DIY di Bali diutamakan yang berdomisili di Bali dan Tenaga Administrasi Kantor Perwakilan Daerah diutamakan yang berdomisili di Jakarta) ;
  • Pengadaan Pegawai Non PNS Kontrak dilaksanakan secara obyektif dan transparan, berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan, serta tidak membedakan jenis kelamin (kecuali yang dipersyaratkan secara khusus), suku, agama, ras, atau golongan;
  • Pelamar tidak dipungut biaya apapun dalam seluruh tahapan proses seleksi.
  • Pegawai Non PNS Kontrak yang lolos seleksi akan terikat kontrak kerja dengan Satuan Keja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta minimal 6 (enam) bulan dan atau paling lama 12 (dua belas) bulan.
  • Persyaratan setiap formasi dan format form yang dibutuhkan dapat dilihat pada laman : Sumber

Info Lowongan Kerja Pemrpov DIY Non CPNS dikabarkan secara online oleh Pusat Info CPNS

Share