Lowongan Non PNS Provinsi DIY Yogyakarta

Share

Pemda DIYLowongan Kerja Pemprov DIY non CPNS – Pusat Info CPNS – Daerah Istimewa Yogyakarta keberadaannya dalam konteks historis dimulai dari sejarah berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdasarkan Perjanjian Giyanti 1755. Berawal dari sini muncul suatu sistem pemerintahan yang teratur dan kemudian berkembang, hingga akhirnya sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan suatu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan pada tahun 1755 oleh Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I, sedangkan Kadipaten Pakualaman didirikan pada tahun 1813 oleh Pangeran Notokusumo (saudara Sultan Hamengku Buwono II) yang bergelar Adipati Paku Alam I.

Sejak berdirinya,baik Kasultanan maupun Kadipaten adalah pemerintahan kerajaan yang diakui kedaulatannya. Pada masa kolonial Belanda, pemerintahan di Kasultanan Yogyakarta diatur kontrak politik yang dilakukan pada tahun 1877, 1921, dan 1940, antara Sultan dengan Pemerintah Kolonial Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa Keraton tidak tunduk begitu saja kepada Belanda. Pemerintah Hindia Belanda mengakui Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman sebagai kerajaan yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri yang dikenal dengan istilah zilfbesturende landschappen. Kontrak politik terakhir Kasultanan Ngayogyakarta tercantum dalam Staatsblaad 1941 Nomor 47, sedangkan kontrak politik Kadipaten Pakualaman dalam Staatsblaad 1941 Nomor 577.

Pada masa pendudukan Jepang, Yogyakarta diakui sebagai Daerah Istimewa atau Kooti dengan Koo sebagai kepalanya, yakni Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Di bawah Kooti, secara struktural ada wilayah-wilayah pemerintahan tertentu dengan para pejabatnya.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan kepada Presiden RI bahwa Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman menjadi wilayah Negara RI, bergabung menjadi satu kesatuan yang dinyatakan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Hal tersebut dinyatakan dalam:

  • Piagam Kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden RI;
  • Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 5 September1945 (dibuat secara terpisah);
  • Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 30 Oktober1945 (dibuat dalam satu naskah).

Keunikan pengalaman Yogyakarta merupakan salah satu fakta yang menjadikannya sebagai daerah istimewa. Dalam proses perkembangan pemerintahannya, Yogyakarta berproses dari tipe pemerintahan feodal dan tradisional menjadi suatu pemerintahan dengan struktur modern.

Dalam perkembangan dan dinamika negara bangsa terdapat keterkaitan yang erat antara Republik Indonesia dan DIY. Entitas DIY mempunyai aspek politis-yuridis berkaitan dengan sejarah berdirinya yang merupakan wujud pengintegrasian diri dari sebuah kerajaan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan respons atas eksistensi DIY dan juga merupakan pengakuan kewenangan untuk menangani berbagai urusan dalam menjalankan pemerintahan serta urusan yang bersifat khusus. Undang-Undang ini telah diubah dan ditambah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819) yang sampai saat ini masih berlaku. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa DIY merupakan daerah setingkat provinsi dan meliputi bekas Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman. Pada setiap Undang-Undang yang mengatur Pemerintahan Daerah, dinyatakan keistimewaan DIY tetap diakui.

Dalam rangka perubahan dan penyesuaian serta penegasan Keistimewaan DIY Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 13/2012 Tentang Keistimewaan DIY yang disahkan 31 Agustus 2012 dan diundangkan pada tanggal 3 September 2012.

Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Pengaturan tersebut berlandaskan atas pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, kebhineka-tunggal-ika-an efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional dan pendayagunaan kearifan lokal. Oleh karenanya dengan memperhatikan aspek historis, sosiologis, dan yuridis substansi Keistimewaan DIY diletakkan pada tingkatan pemerintah provinsi.

Kewenangan dalam urusan Kestimewaan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 2 meliputi : tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; kebudayaan; pertanahan; dan tata ruang. Dengan demikian, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang meliputi kewenangan urusan Keistimewaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sesuai dengan UU No 32 tahun 2004, maka posisi DIY sebagai daerah yang setara dengan provinsi mengandung arti bahwa Gubernur merupakan Kepala Daerah Otonom dan sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah.

Kontak Pemerintah Provinsi DIY
Komplek Kepatihan, Danurejan
Yogyakarta
Phone : +62 274 562811
Fax : +62 (274) 588613
Email : santel@jogjaprov.go.id
www.jogjaprov.go.id

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta – DIY membuka kesempatan kepada Warga Negara Republik Indonesia di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk menjadi Pegawai Non PNS Kontrak yang akan mengisi lowongan formasi sebagai berikut:

  1. Petugas Jogo Margo (Laki-laki) : Dinas Perhubungan
  2. Petugas Jogo Margo (Perempuan) : Dinas Perhubungan
  3. Petugas Arsip : Dinas Pertanian
  4. Tenaga Bantu Administrasi : Balai PIPBPJK Dinas PUP-ESDM
  5. Tenaga Bantu Laboratorium : Balai PIPBPJK Dinas PUP-ESDM
  6. Tenaga Teknisi Laboratorium : Balai PIPBPJK Dinas PUP-ESDM

Deskripsi Pekerjaan

Persyaratan Umum

  • Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
  • Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada tanggal 1 Agustus 2017 untuk formasi Petugas Jogo Margo dan 1 Juni 2017 untuk Petugas Arsip, Tenaga Bantu Administrasi, Tenaga Bantu Laboratorium dan Tenaga Teknisi. Usia pelamar ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran;
  • Tidak berkedudukan sebagai CPNS ASN / ASN, Calon Anggota TNI-Polri / Anggota TNI Polri dan tidak sedang terikat perjanjian/kontrak kerja dengan instansi lain, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
  • Tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
  • Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS ASN / ASN, Calon / Anggota TNI / Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
  • Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
  • Tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Aparatur Sipil Negara, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
  • Bersedia untuk menyelesaikan kontrak, apabila dinyatakan lulus sebagai Pegawai (Non PNS) Kontrak yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp 6.000,- Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan;

Persyaratan Khusus

  • a. Ijazah pelamar yang diakui yaitu, Ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi/Sekolah Negeri/Swasta yang program studinya telah mendapatkan ijin penyelenggaraan dari Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
  • b. Kualifikasi Pendidikan sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:
    • Petugas Jogo Margo (Pria) : Minimal SLTA Sederajat
    • Petugas Jogo Margo (Perempuan) : Minimal SLTA Sederajat
    • Petugas Arsip : D III Kearsipan
    • Tenaga Bantu Administrasi : SLTA/Sederajat
    • Tenaga Bantu Laboratorium : SMK Teknik Bangunan
    • Tenaga Teknisi Laboratorium : S1 Teknik Sipil/ S1 Teknik Kimia/ S1 Kimia
  • c. Khusus untuk formasi Petugas Jogo Margo memiliki tinggi badan minimal 160 cm (Putra) dan tinggi badan 155 cm (Putri) dengan berat badan proporsional. Berat badan proporsional dihitung dengan perhitungan sebagai berikut:
    • Berat badan ideal (kg) = Tinggi badan (cm) – 110
    • Batas berat badan maksimal (kg) = Tinggi badan (cm) – 105
    • Batas berat badan minimal (kg) = Tinggi badan (cm) – 115
  • Contoh:
    • Tinggi badan 160 cm, maka berat ideal dihitung sebagai berikut:
    • Berat badan ideal = 160 – 110 = 50 kg
    • Berat badan maksimal = 160 – 105 = 55 kg
    • Berat badan minimal = 160 – 115 = 45 kg
    • Sehingga berat badan proporsional bagi pelamar dengan tinggi badan 160 cm adalah 45 kg s.d 55 kg
  • d. Sehat Jasmani dan Rohani dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter;
  • e. Khusus pelamar formasi Jogo Margo sebelum menyerahkan berkas lamaran dilakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan pada lokasi penyerahan berkas lamaran.

Situs referensi

  1. www.jogjaprov.go.id

Tata Cara Pendaftaran Lamaran

Bagi Saudara/i yang berminat dan memenuhi persyaratam, maka dipersilakan melakukan Pendaftaran Online Pegawai Non-PNS DIY di laman berikut ini :

Ketentuan Ujian dan seleksi

  1. Tes Kompetensi Dasar akan dilakukan dengan sistem CAT (Computer Assisted Test). Bahan latihan dan kisi kisi Soal CAT : Klik Disini
  2. Tes Kompetensi Dasar akan dilaksanakan mulai tanggal 22 s.d 25 April 2017 di Ruang Rapat D Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Jl. Kyai Mojo Nomor 56, Yogyakarta
  3. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan untuk masuk ke ruang ujian dan tidak diberi kesempatan untuk mengikuti ujian CAT serta dianggap gugur;
  4. Peserta wajib membawa kartu tanda peserta ujian dan kartu identitas (KTP);
  5. Materi Ujian Tes Kompetensi Dasar (TKD) terdiri dari Tes Wawasan Kebangsaan, Tes Intelegensi Umum dan Tes Karakteristik Pribadi;

Ketentuan Umum :

  • Proses Seleksi Pengadaan Pegawai (Non PNS) Kontrak Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2017 ini terbuka untuk semua Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
  • Pengadaan Pegawai (Non PNS) Kontrak dilaksanakan secara obyektif dan transparan, berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan, serta tidak membedakan jenis kelamin (kecuali yang dipersyaratkan secara khusus), suku, agama, ras, golongan, atau daerah;
  • Pelamar tidak dipungut biaya apapun dalam seluruh tahapan proses seleksi.
  • Periode Pendaftaran Secara Online : 6 s.d 12 April 2017
  • Panitia menyediakan jalur pelayanan telepon (hotline) bagi para pelamar pada hari dan jam kerja (mulai tanggal 5 April s.d. 9 Mei 2017, Senin-Kamis pukul 08.00 – 14.00 WIB dan Jumat s.d 11.00 WIB) dengan nomor (0274) 562150 pesawat 2913;
  • Kelulusan pelamar pada setiap tahapan tes ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Apabila ada pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi Pegawai (Non PNS) Kontrak Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian dan Balai Pengujian, Informasi Permukiman Dan Bangunan, Dan Pengembangan Jasa Konstruksi Dinas Pup-Esdm Daerah Istimewa Yogyakarta dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah penipuan dan agar dilaporkan melalui email bkd@jogjaprov.go.id, Panitia tidak bertanggungjawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut;
  • Keputusan Panitia dalam hal kelulusan pendaftar/pelamar pada setiap tahap tes bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
  • Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar, dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan tes maupun setelah diangkat menjadi Calon Aparatur Sipil Negara/Aparatur Sipil Negara, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan Calon Aparatur Sipil Negara/Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, menuntut ganti rugi atas kerugian Negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
  • Informasi resmi yang terkait dengan seleksi penerimaan Pegawai (Non PNS) Kontrak Jogo Margo dapat dilihat dalam situs http://jogjaprov.go.id, http://bkd.jogjaprov.go.id, http://dishub.jogjaprov.go.id dan http://distan.jogjaprov.go.id serta para pelamar disarankan untuk terus memantau situs dimaksud.
  • Sumber

Info Lowongan Kerja Pemrpov DIY Non CPNS dikabarkan secara online oleh Pusat Info CPNS

Share