Lowongan Non PNS LKPP Unit Kerja Inspektorat

Share

LKPPLowongan Kerja Pegawai LKPP Unit InspektoratLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah – LKPP adalah salah satu dari 28 Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. LKPP dibentuk melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa Pemerintah.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) tumbuh dari cikal bakalnya, Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ) yang dibentuk pada tahun 2005. Sebagai unit kerja Eselon II di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, PPKPBJ memiliki tugas Penyusunan kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.

Seiring reformasi yang bergulir di Indonesia, muncul harapan agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien, mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan berlaku adil bagi semua pihak. Selain lingkup dan cakupan pengadaan barang/jasa pemerintah yang luas, bersifat lintas institusi dan lintas sektor, juga berdampak langsung bagi pengembangan usaha kecil, peningkatan produksi dalam negeri, dan pengembangan iklim dan dunia usaha pada umumnya.

Bertolak dari latar belakang seperti demikian, dirasakan perlu keberadaan lembaga tersendiri yang memiliki kewenangan merumuskan perencanaan dan pengembangan strategi, penentuan kebijakan serta aturan perundangan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal secara berkelanjutan, terpadu, terarah, dan terkoordinasi.

Pada tanggal 6 Desember 2007, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007. LKPP berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LKPP dikoordinasikan oleh Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas.

Tugas

  • LKPP mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Fungsi

  • Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
  • Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
  • Pemantauan dan evaluasi pelaksanannya;
  • Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (electronic procurement);
  • Pemberian bimbingan teknis, advokasi dan bantuan hukum;
  • Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, penatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan serta rumah tangga.

Lowongan Kerja Terbaru Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah – LKPP

LKPP RI (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah) membutuhkan calon pegawai baru dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

  • Pegawai Non PNS – Staf Pendukung Tata Usaha Inspektorat

Deskripsi Pekerjaan

Persyaratan :

  • Pria/Wanita
  • Usia Minimal 20 Tahun, Maksimal 28 Tahun
  • Pendidikan Minimal S1 Jurusan Teknik/Ekonomi dengan Akreditasi Minimal B
  • Fresh Graduate/Pengalaman Minimal 1 Tahun (Diutamakan)
  • IPK Min. 3.00
  • Menguasai Ms. Office (Minimal Word dan Excel)
  • Komunikatif dan mampu bekerja dalam kelompok
  • Sehat jasmani dan rohani
  • Tidak pernah terlibat narkoba dan pelanggaran hukum lainnya

Uraian Ringkas Pekerjaan :

  • Membantu menyiapkan konsep nota dinas dan/atau surat terkait anggaran dan kegiatan Inspektorat
  • Membantu persiapan pelaksanaan rapat dan/atau kegiatan Inspektorat termasuk menyusun Laporan Hasil Rapat (Notulensi) dan dokumentasinya
  • Membantu menyiapkan bahan pelaksananaan pembinaan pegawai Inspektorat
  • Membantu mengarsipkan dokumen-dokumen Inspektorat
  • Membantu menyusun laporan kegiatan Inspektorat
  • Melaksanakan tugas lain yang diperlukan oleh unit kerja.

Situs referensi

  1. www.lkpp.go.id

Tata Cara Pengiriman Dokumen Lamaran;

Bagi Saudara yang berminat dan memenuhi persyaratan, maka silakan menyiapkan dokumen wajib dibawa pada saat wawancara,

  1. Surat Lamaran ditujukan kepada Pejabat Pengadaan Inspektorat
  2. Curriculum Vitae
  3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
  4. Foto (3×4 berwarna)
  5. Salinan Ijasah yang telah dilegalisir oleh pihak berwenang
  6. Salinan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir oleh pihak berwenang
  7. Sertifikat yang relevan dengan lamaran yang diajukan

Kemudian silakan mengisi form data pelamar pada laman :

Ketentuan Umum :

  • Hanya pelamar yang memenuhi persyaratan yang akan dihubungi untuk proses lebih lanjut.
  • Pelamar yang lolos seleksi akan mulai bekerja pada bulan Maret 2017.
  • Seluruh tahapan dalam rekrutmen Pegawai LKPP ini tidak dipungut biaya.
  • Pendaftaran ditunggu paling lambat tanggal 3 Maret 2017, Pukul 16:00 WIB;
  • Sumber

Lowongan Kerja LKPP Unit Inspektorat dikabarkan secara online oleh Pusat Info CPNS

Share