Lowongan Non PNS LKPP Dit Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional

Share

LKPPLowongan Kerja Dir Pengembangan Iklim UsahaLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah – LKPP merupakan salah satu dari 28 Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. LKPP dibentuk melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa Pemerintah.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) tumbuh dari cikal bakalnya, Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ) yang dibentuk pada tahun 2005. Sebagai unit kerja Eselon II di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, PPKPBJ memiliki tugas Penyusunan kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.

Seiring reformasi yang bergulir di Indonesia, muncul harapan agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien, mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan berlaku adil bagi semua pihak. Selain lingkup dan cakupan pengadaan barang/jasa pemerintah yang luas, bersifat lintas institusi dan lintas sektor, juga berdampak langsung bagi pengembangan usaha kecil, peningkatan produksi dalam negeri, dan pengembangan iklim dan dunia usaha pada umumnya.

Bertolak dari latar belakang seperti demikian, dirasakan perlu keberadaan lembaga tersendiri yang memiliki kewenangan merumuskan perencanaan dan pengembangan strategi, penentuan kebijakan serta aturan perundangan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal secara berkelanjutan, terpadu, terarah, dan terkoordinasi.

Pada tanggal 6 Desember 2007, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007. LKPP berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LKPP dikoordinasikan oleh Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas.

Tugas

  • LKPP mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Fungsi

  • Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
  • Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
  • Pemantauan dan evaluasi pelaksanannya;
  • Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (electronic procurement);
  • Pemberian bimbingan teknis, advokasi dan bantuan hukum;
  • Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, penatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan serta rumah tangga.

Lowongan Kerja Terbaru Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah – LKPP Dit Pengembangan Iklim Usaha

LKPP Dit Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional kembali membutuhkan calon pegawai baru dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

  • Staf Pendukung Unit Kerja Subdirektorat Iklim Usaha (Kode : SP.B2G)

Deskripsi Pekerjaan

Kualifikasi :

  • Pria/Wanita
  • Usia Minimal 23 Tahun maksimal 35 Tahun
  • Minimal berpendidikan S1 Fakultas Komunikasi, Jurusan Jurnalistik atau Administrasi Negara
  • Minimal IPK 3,00
  • Mampu menulis dan berpengalaman membuat artikel, makalah, atau opini di media massa
  • Menguasai aplikasi office tools, komputer, internet, jejaring sosial, website dan blog
  • Memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik

Uraian Pekerjaan :

  • Tenaga pendukung bertugas mengelola website Business to Government (B2G) agar tulisan/artikel yang ada di dalam website dapat terbaharui dan jumlah pengunjung website terpantau dan meningkat
  • Tenaga pendukung bertugas untuk mencari topik penulisan untuk pembuatan artikel yang tayang di dalam website B2G
  • Tenaga pendukung harus menayangkan minimal 8 (delapan) artikel setiap bulan
  • Tenaga pendukung bertugas membuat artikel sesuai dengan topik yang disepakati oleh PPK. Artikel disusun maksimal sebanyak 2 (dua) halaman ukuran A4 atau 700 kata
  • Hasil penulisan tenaga pendukung tidak boleh mencontoh hasil tulisan orang lain (plagiarisme). Hasil tulisan harus dari karya sendiri
  • Tenaga pendukung bertugas mengupload artikel ke dalam website B2G setelah mendapat persetujuan dari pengguna/tim kegiatan/PPHP. Hasil tulisan yang ditayangkan dalam web B2G menjadi milik (property) LKPP
  • Mempromosikan website B2G pada media sosial atau media lainnya yang dapat dimanfaatkan sebagai media publikasi
  • Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan disposisi dari atasan di Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional.

Persyaratan dokumen lamaran :

  1. Surat Lamaran, ditujukan kepada Pejabat Pengadaan Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional LKPP
  2. Daftar Riwayat Hidup
  3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
  4. Salinan Ijasah yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang
  5. Salinan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang
  6. Foto (3×4 berwarna)
  7. Sertifikat yang relevan dengan lamaran yang diajukan.

Situs referensi

  1. www.lkpp.go.id

Tata Cara Pendaftaran

Apabila Anda tertarik dan memenuhi persyaratan, silakan berkas lamaran dikirim melalui email ke :

[email protected] dengan subject: lamaran kode lamaran (misalnya: Lamaran SP.PU).

Ketentuan Umum :

  • Setiap lamaran yang masuk akan segera diproses untuk tahap seleksi selanjutnya.
  • Apabila diterima, Pelamar harus siap bekerja pada akhir Maret 2018.
  • Apabila sampai dengan pertengahan Maret 2018 tidak ada respon dari Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional sebagai pengguna, maka dapat disimpulkan posisi telah terisi dan/atau lamaran dinyatakan tidak sesuai kualifikasi
  • Pengiriman dokumen lamaran paling lambat tanggal 9 Maret 2018, Pukul 24.00 WIB.
  • Sumber Info

Info Lowongan Kerja Dit. Pengembangan Iklim Usaha LKPP dikabarkan secara online oleh Pusat Info CPNS

Share