Lowongan Non CPNS Mahkamah Konstitusi

Share

Mahkamah KonstitusiLowongan Kerja MK Non CPNS – Mahkamah Konstitusi atau disingkat MK merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.

Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan 3 tahun. Masa jabatan Ketua MK selama 3 tahun yang diatur dalam UU 24/2003 ini sedikit aneh, karena masa jabatan Hakim Konstitusi sendiri adalah 5 tahun, sehingga berarti untuk masa jabatan kedua Ketua MK dalam satu masa jabatan Hakim Konstitusi berakhir sebelum waktunya (hanya 2 tahun).

Ketua MK yang pertama adalah Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.. Guru besar hukum tata negara Universitas Indonesia kelahiran 17 April 1956 ini terpilih pada rapat internal antar anggota hakim Mahkamah Konstitusi tanggal 19 Agustus 2003. Jimly terpilih lagi sebagai ketua untuk masa bakti 2006-2009 pada 18 Agustus 2006 dan disumpah pada 22 Agustus 2006 dengan Wakil Ketua Prof. Dr. M. Laica Marzuki, SH. Bersama tujuh anggota hakim pendiri lainnya dari generasi pertama MK, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH dan Prof. Dr. M. Laica Marzuki berhasil memimpin lembaga baru ini sehingga dengan cepat berkembang menjadi model bagi pengadilan modern dan terpercaya di Indonesia. Di akhir masa jabatan Prof. Jimly sebagai Ketua, MK berhasil dipandang sebagai salah satu ikon keberhasilan reformasi Indonesia. Atas keberhasilan ini, pada bulan Agustus 2009, Presiden menganugerahkan Bintang Mahaputera Utama kepada para hakim generasi pertama ini, dan bahkan Bintang Mahaputera Adipradana bagi mantan Ketua MK, Prof. Jimly Asshiddiqie.

Selama 5 tahun sejak berdirinya, sistem kelembagaan mahkamah ini terbentuk dengan sangat baik dan bahkan gedungnya juga berhasil dibangun dengan megah dan oleh banyak sekolah dan perguruan tinggi dijadikan gedung kebanggaan tempat mengadakan studi tour. Pada 19 Agustus 2008, Hakim Konstitusi yang baru diangkat untuk periode (2008-2013), melakukan pemilihan untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua MK masa bakti 3 tahun berikutnya, yaitu 2008-2011 dan menghasilkan Mohammad Mahfud MD sebagai ketua serta Abdul Mukthie Fadjar sebagai wakil ketua. Sesudah beberapa waktu sesudah itu, pada bulan Oktober 2009, Prof. Jimly Asshiddiqie, S.H. mengunduran diri dari anggota MK dan kembali menjadi guru besar tetap hukum tata negara Universitas Indonesia.

Pada periode 2013-2015 terpilih ketua yaitu Akil Mochtar, namun dia mencoreng nama institusi ini dengan terlibat kasus suap sengketa pemilu Kabupaten Lebak dengan terdakwa Tubagus Chairi Wardana, dan melibatkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Akil Mochtar menjadi terdakwa dan diberhentikan pada tanggal 5 Oktober 2013, dan jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi diserahkan kepada Hamdan Zoelva pada tanggal 1 November 2013, Hamdan saat itu menjabat sebagai wakil ketua MK.

Pada tanggal 7 Januari 2015, Hamdan Zoelva resmi mengakhiri jabatannya sebagai hakim konstitusi sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi. Posisinya digantikan oleh Arief Hidayat yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Arief Hidayat terpilih secara aklamasi sebagai ketua sementara untuk wakilnya Anwar Usman, terpilih melalui voting pada rapat yang digelar oleh sembilan hakim konstitusi pada tanggal 12 Januari 2015. Pada tanggal 14 Januari 2015, Arief Hidayat dan Anwar Usman resmi membacakan sumpah jabatan di hadapan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Lowongan Kerja Tenaga Kontrak Mahkamah Konstitusi

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi membutuhkan tenaga kontrak alihdaya dengan ketentuan sebagai berikut.

A. Jenis Jabatan dan Kualifikasi Pendidikan yang dibutuhkan:

  1. Transkriptor (Kode : 001) : Minimal D3, semua jurusan
  2. Perekam (Kode : 002) : Minimal D3 Komputer

Deskripsi Pekerjaan

B. Persyaratan Pelamar

1. Persyaratan Umum:

  • Warga Negara Indonesia;
  • Tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
  • Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri/Anggota TNI/Polri, dan anggota atau pengurus Partai Politik;
  • Memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan lowongan formasi jabatan;
  • Sehat jasmani dan rohani;
  • Bersedia bekerja dengan sistem shift;
  • Bersedia bekerja dalam deadline/target waktu;
  • Bersedia bekerja dalam perjanjian kontrak langsung dengan Mahkamah Konstitusi untuk masa 3 bulan kontrak;
  • Mempunyai NPWP Pribadi.

2. Persyaratan Khusus:

  • Mempunyai keahlian mengetik dengan cepat minimal 350 karakter/menit (untuk jabatan Transkriptor).
  • Menguasai Hardware/Software Komputer (Office, Adobe edition, Record Pad) untuk jabatan Perekam.
  • Khusus untuk pelamar yang masih berstatus Mahasiswa harus memberikan keterangan sebagai Mahasiswa dari pejabat yang berwenang.

Situs Referensi

  1. www.mahkamahkonstitusi.go.id

C. Pengajuan Lamaran :

  1. Lamaran harus ditulis tangan sendiri dengan tinta hitam, yang ditujukan kepada Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi, P.O. BOX 999 Jakarta – 10000;
  2. Surat lamaran harus menyebutkan nama jabatan yang dikehendaki dan menuliskan kode jabatan pada sebelah kiri atas amplop;
  3. Surat lamaran dikirim mulai tanggal 1 Oktober 2015 dan paling lambat diterima tanggal 16 Oktober 2015 (Cap Pos), dengan dilampiri:
    • a. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar;
    • b. Daftar Riwayat Hidup;
    • c. Foto kopi KTP/SIM;
    • d. Foto kopi Izajah pendidikan terakhir;
    • e. Surat Keterangan sebagai Mahasiswa dari pejabat yang berwenang (untuk pelamar yang masih berstatus Mahasiswa).

D. Pelaksanaan Tes:

  • 1. Tahapan Tes.
    • a. Tahapan Tes yang akan dilalui oleh pelamar adalah:
      • 1) Seleksi Administrasi,
      • 2) Tes mengetik cepat untuk jabatan Transkriptor,
      • 3) Tes Kompetensi Khusus Bidang Komputer untuk jabatan Perekam,
      • 4) Tes Wawancara.
    • b. Pada tiap tahapan tes diterapkan sistem gugur. Apabila peserta tidak mampu memenuhi standar minimum yang telah ditetapkan, maka peserta yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti tahapan tes selanjutnya.
  • 2. Lokasi Tes
  • Tes Kompetensi Bidang dan Wawancara diselenggarakan di gedung Mahkamah Konstitusi.
  • 3. Bagi pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi akan diumumkan melalui website Mahkamah Konstitusi www.mahkamahkonstitusi.go.id pada tanggal 26 Oktober 2015;

E. Ketentuan :

  • Satu orang pelamar hanya boleh melamar untuk satu jabatan, bagi pelamar yang melamar lebih dari satu jabatan akan didiskualifikasi;
  • Bagi pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi, dapat mengikuti seleksi tahap berikutnya;
  • Pelaksanaan seleksi berikutnya akan diumumkan lebih lanjut melalui website Resmi Mahkamah Konstitusi www.mahkamahkonstitusi.go.id;
  • Masa kerja selama 3(tiga) bulan terhitung bulan Desember 2015 s.d. Februari 2016;
  • Keputusan Panitia Pengadaan tenaga perisalah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi tidak dapat diganggu gugat.
  • Sumber

Info Rekrutmen MK Non CPNS persembahan dari Pusat Info CPNS

Share