Lowongan Non CPNS Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Share

Kementerian PP & PALowongan Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – Kemeneg PP & PA adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kementerian PP & PA dipimpin oleh seorang Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PP & PA)

Pada hakekatnya manusia diciptakan menjadi perempuan dan laki-laki agar bisa saling melengkapi guna membangun sinergi dan untuk keberlangsungan umat manusia. Tetapi dalam perkembangannya terjadi dominasi oleh satu pihak, sehingga menimbulkan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Secara statistik, pada umumnya kaum perempuan mendapatkan posisi yang kurang menguntungkan dalam berbagai aspek kehidupan.

Disini lain, rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak menimbulkan tindak kekerasan, banyaknya anak yang dipekerjakan, dilacurkan, Angka Partisipasi Sekolah (APS) rendah, Angka Kematian Bayi (AKB) tinggi, gizi kurang, gizi anak kurang yodium, dan 60% anak tidak memiliki akte kelahiran. Situasi ini merupakan hasil akumulasi dari nilai sosial kultural dari suatu masyarakat.

Pancasila, UUD 1945, GBHN, dan atau RPJM sebagai Landasan Hukum, menempatkan perempuan dan anak sebagai mahluk ciptaan Tuhan dengan keluhuran harkat dan martabatnya, dan sebagai warga negara memiliki kedudukan, hak, kewajiban, tanggungjawab, peranan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berperan dalam berbagai bidang kehidupan dan segenap kegiatan pembangunan.

Program pemerintah dalam pemberdayaan perempuan telah menginjak tahun ke tigapuluh empat, yaitu dilaksanakan sejak tahun 1978. Untuk mewujudkan keberhasilan pemberdayaan perempuan tersebut, maka pemerintah telah mengembangkan kebijakan dan strategi melalui tahapan pembangunan lima tahunan (Pelita) yang telah dilakukan sejak tahun 1978 hingga saat ini di sebut era reformasi.

Kementerian (nama resmi: Kementerian Negara) adalah lembaga Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian berkedudukan di ibukota negara yaitu Jakarta dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

Landasan hukum kementerian adalah Bab V Pasal 17 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa:

  • Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
  • Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.
  • Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
  • Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Lebih lanjut, kementerian diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

Pembentukan kementerian dilakukan paling lama 14 hari kerja sejak presiden mengucapkan sumpah/janji. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 194 harus dibentuk dalam satu kementerian tersendiri. Untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian, presiden juga dapat membentuk kementerian koordinasi. Jumlah seluruh kementerian maksimal 34 kementerian.

Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan selain yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 dapat diubah oleh presiden. Pemisahan, penggabungan, dan pembubaran kementerian tersebut dilakukan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kecuali untuk pembubaran kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keamanan, dan keuangan harus dengan persetujuan DPR.

Kontak Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Jalan Medan Merdeka Barat No. 15, Jakarta 10110
(021) 3842638, 3805563
[email protected]

Lowongan Kerja Non CPNS Kementerian PP & PA

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI kembali membutuhkan pegawai Non CPNS (ASN) untuk ditempatkan pada Unit Eselon II, dengan formasi dan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

  1. Asdep Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi
    • Staf Pendukung Administrasi : S1 Sosial/ Ekonomi/ Pertanian/ Manajemen/ Kehutanan/ Teknik (2 orang)
  2. Asdep Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga
    • Staf Pendukung Administrasi : S1 Ekonomi/S1 Kesehatan (1 orang)
  3. Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
    • Staf Pendukung Administrasi Keuangan : S1 Ekonomi/ Akutansi (1 Orang)
  4. Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga
    • Staf Pendukung Administrasi Keuangan : D3/S1 Ekonomi/ Akutansi (1 Orang)
  5. Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan
    • Staf Pendukung Administrasi Keuangan ? D3/S1 Ekonomi/ Akutansi ? 1 Orang
  6. Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus
    • Staf Pendukung Administrasi ? S1 Ekonomi/ Adm Negara/ Sarjana Komputer ? 1 Orang
  7. Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang
    • Staf Pendukung Kesekretariatan Gugus Tugas ? S1 Hukum ? 1 Orang
  8. Asdep Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi
    • Staf PendukungAdministrasi Keuangan ? S1 Akuntansi & Manajemen Keuangan ? 1 orang
    • Staf Pendukung Substansi ? S1 Sarjana Ilmu Sosial (2 orang)
  9. Asdep Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum & Stigmasisasi
    • Staf Pendukung Substansi Hukum ? S1 Hukum ? 2 orang
  10. Asdep Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi
    • Staf Pendukung Substansi : S1 Psikologi/IlmuKesejahteraanSosial/Komunikasi (2 orang)
  11. Sekretariat Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat
    • Staf Pendukung Administrasi : S1 Ekonomi/ Akutansi/ Perpajakan, S1 Komputer/ Manajemen Informatika (4 Orang)
  12. Asdep Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakata
    • Staf Pendukung Administrasi : S1 Ekonomi (2 Orang)
  13. Sekretariat Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
    • Staf Pendukung Substansi Hukum : S1 Hukum (1 orang)
    • Staf Pendukung Teknik Informatika : S1 Informatika/Komputer (1 orang)
    • Staf Pendukung Administrasi : D3 Sekretaris (1 orang)
    • Staf Pendukung Substansi : S1 Komunikasi (1 orang)
  14. Asdep Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak
    • Staf Pendukung Substansi : S1 Programmer, S1 Psikolog (2 Orang)
  15. Asdep Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Kesejahteraan
    • Staf Pendukung Substansi : S1 Kesejahteraan Sosial (1 orang)
  16. Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Kreativitas dan Budaya
    • Staf Administrasi : S1 Semua Jurusan (1 Orang )
    • Staf Pendukung Substansi : S1 SemuaJurusan (1 Orang)
  17. Biro Umum dan SDM
    • Staf Pendukung Tata Usaha : D3 Semua Jurusan ? 1 orang
    • Staff Pengelola PBJ : D3 Administrasi/ Manajemen Informatika (2 Orang )
    • Staff Pengelola BMN : D3 Akuntansi (1 Orang )
  18. Biro Hukum dan Humas
    • Staf Subbagian Peraturan Perundang Undangan : S1 Hukum (2 orang)
    • Staf Publikasi dan Pers : S1 SemuaJurusan (1 orang)
    • Staf Analis Media : S1 SemuaJurusan (1 orang)
  19. Inspektorat
    • Pengadministrasian Umum : D3 Semua Jurusan (1 orang)
  20. Biro Perencanaan dan Data
    • Staf Pendukung Pelaksanaan Kerjasama ASEAN : S1 Hubungan Internasional (1 orang)

Deskripsi Pekerjaan

Persyaratan :

  • Laki-laki/Perempuan, Warga Negara Indonesia
  • Usia Maksimum 35 (tiga puluh lima) tahun pada tanggal 1 Maret 2017
  • IPK Minimal 3,0
  • Tidak sedang menjalani ikatan dinas dari Instansi atau Badan Hukum Pemerintah atau Swasta

Persyaratan berkas lamaran kerja :

  1. Surat Lamaran Kerja (diketik dengan komputer)
  2. Daftar Riwayat Hidup, disertai alama tlengkap dan nomor HP yang bisa dihubungi
  3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  4. Salinan Ijasah dan Transkip Nilai yang telah dilegalisir
  5. Pas Foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm = 2 lembar
  6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
  7. Surat Keterangan Sehat dari Dokter
  8. Surat Keterangan lain, seperti Sertifikat Khusus, Pengalaman Kerja,dll
  9. Mengisi Surat Pernyataan Tidak Akan Menuntut diangkat sebagai CPNS seperti pada lampiran pengumuman ini.

Situs referensi

  1. www.kemenpppa.go.id

Tata Cara Pendaftaran

Bagi yang bermindat dan memenuhi persyaratan, maka silakan berkas Lamaran Persyaratan Administrasi dimasukkan dalam satu amplop, dan pada pojok kanan atas ditulis Unit Eselon II yang dituju, dikirim Via POS ke :

BIRO UMUM DAN SDM
UP. BAGIAN PENGEMBANGAN SDM
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 15JAKARTA PUSAT

Ketentuan Umum

  • Batas Waktu Penutupan Penerimaan Lamaran Kerja dan Cap Pos tanggal 3 Februari 2017 Pukul 17.00 WIB.
  • Amplop bagian belakang ditulis nama pengirim lengkap beserta alamat.
  • Bagi pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi akandihubungi untuk mengikuti CAT
  • Pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar di lakukan melalui mekanis CAT (Computer Assisted Test) dilaksanakan di BKN Pusatpadatanggal 13 Februari 2017.
  • Pelamar yang lulus CAT, akan dipanggil untuk mengikuti test wawancara dan keterampilan.
  • Download form pendaftaran dan Info selengkapnya, silakan menuju laman : Sumber

Info Lowongan Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dikabarkan secara online oleh Pusat Info CPNS

Share