Lowongan Non CPNS BPN – Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Share

BPN OKLowongan Kerja BPN RIKementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia – BPN RI adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Agraria dan Tata Ruang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia dijabat oleh seorang menteri yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia pertama kali dibentuk pada tahun 1955 melalui Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1955. Sebelum menjadi kementerian pada tahun 1955, urusan agraria diselenggarakan oleh Departemen Dalam Negeri. Hal ini dikarenakan awalnya pemerintah pada waktu itu menganggap bahwa urusan agraria belum merupakan urusan strategis sehingga cukup diselenggarakan oleh suatu lembaga di bawah kementerian.

Titik tolak reformasi hukum pertanahan nasional terjadi pada 24 September 1960. Pada hari itu, rancangan Undang-Undang Pokok Agraria disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Dengan berlakunya UUPA tersebut, untuk pertama kalinya pengaturan tanah di Indonesia menggunakan produk hukum nasional yang bersumber dari hukum adat. Dengan ini pula Agrarische Wet dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Tahun 1960 ini menandai berakhirnya dualisme hukum agraria di Indonesia.

Pada 1964, meIalui Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1964, ditetapkan tugas, susunan, dan pimpinan Departemen Agraria. Peraturan tersebut nantinya disempurnakan dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1965 yang mengurai tugas Departemen Agraria serta menambahkan Direktorat Transmigrasi dan Kehutanan ke dalam organisasi. Pada periode ini, terjadi penggabungan antara Kantor Inspeksi Agraria-Departemen Dalam Negeri, Direktorat Tata Bumi-Departemen Pertanian, Kantor Pendaftaran Tanah-Departemen Kehakiman.

Pada 1965, Departemen Agraria kembali diciutkan secara kelembagaan menjadi Direktorat Jenderal. Hanya saja, cakupannya ditambah dengan Direktorat bidang Transmigrasi sehingga namanya menjadi Direktorat Jenderal Agraria dan Transmigrasi, di bawah Departemen Dalam Negeri. Penciutan ini dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru dengan alasan efisiensi dan penyederhanaan organisasi. Namun struktur ini tidak bertahan lama karena pada tahun yang sama terjadi perubahan organisasi yang mendasar. Direktorat Jenderal Agraria tetap menjadi salah satu bagian dari Departemen Dalam Negeri dan berstatus Direktorat Jenderal, sedangkan permasalahan transmigrasi ditarik ke dalam Departemen Veteran, Transmigrasi, dan Koperasi.

Pada 1972, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 145 Tahun 1969 dicabut dan diganti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 1972, yang menyebutkan penyatuan instansi Agraria di daerah. Di tingkat provinsi, dibentuk Kantor Direktorat Agraria Provinsi, sedangkan di tingkat kabupaten/kota dibentuk Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/ Kotamadya.

Tahun 1988 merupakan tonggak bersejarah karena saat itu terbit Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional. Sejalan dengan meningkatnya pembangunan nasional yang menjadi tema sentral proyek ekonomi – politik Orde Baru, kebutuhan akan tanah juga makin meningkat. Persoalan yang dihadapi Direktorat Jenderal Agraria bertambah berat dan rumit. Untuk mengatasi hal tersebut, status Direktorat Jenderal Agraria ditingkatkan menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan nama Badan Pertanahan Nasional. Dengan lahirnya Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tersebut, Badan Pertanahan Nasional bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1993, tugas Kepala Badan Pertanahan Nasional kini dirangkap oleh Menteri Negara Agraria. Kedua lembaga tersebut dipimpin oleh satu orang sebagai Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kantor Menteri Negara Agraria berkonsentrasi merumuskan kebijakan yang bersifat koordinasi, sedangkan Badan Pertanahan Nasional lebih berkonsentrasi pada hal-hal yang bersifat operasional.

Pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 1999, Kementerian Negara Agraria dibubarkan melalui Keputusan Presiden Nomor 154 Tahun 1999 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988. Kepala Badan Pertanahan Nasional dirangkap oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Pelaksanaan pengelolaan pertanahan sehari-harinya dilaksanakan Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Presiden Megawati menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan memposisikan BPN sebagai lembaga yang menangani kebijakan nasional di bidang pertanahan. Kedudukan BPN kemudian diperkuat pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional dan menempatkan BPN RI di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Penguatan lembaga agraria kembali diperkuat pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi yakni dengan menggabungkan Badan Pertanahan Nasional dengan unit pemerintah yang mengurusi penataan ruang, planologi dan perencanaan kehutanan, serta informasi geospasial. Penggabungan struktur ini diikuti dengan uraian tugas dan fungsi kelembagaan Kementerian Agraria yang sejatinya amanat Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, sesuai semangat Pasal 33 Ayat 3 Konstitusi UUD 1945.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

  • perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, infrastruktur keagrariaan/pertanahan, hubungan hukum keagrariaan/pertanahan, penataan agraria/pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, serta penanganan masalah agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah;
  • koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
  • pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
  • pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
  • pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi ataspelaksanaan urusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang di daerah; dan
  • pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Lowongan Non CPNS BPN – Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia

Kementerian Agraria dan Tata Ruang Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat kembali memberi kesempatan kepada putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) untuk Masa Kerja Tahun 2018, dengan jenis jabatan dan jumlah formasi sebagai berikut:

  • Pegawai Tidak tetap (Kode : PTT)

Deskripsi Pekerjaan

Persyaratan Umum :

  • Warga Negara Indonesia
  • Berusia Minimal 21 (dua puluh satu) tahun
  • Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia
  • Sehat Jasmani dan Rohani
  • Pendidikan minimal SLTA
  • Mampu mengoperasikan komputer dengan baik
  • Sanggup bekerja dengan target waktu
  • Berdomisili di wilayah Jabodetabek yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Domisili.

Persyaratan administrasi :

  • Surat lamaran ditulis tangan dan ditanda tangani diatas materai Rp.6000,- yang ditujukan kepada Ketua Tim Seleksi Penerimaan Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Pusat Penelitian dan Pengembangan Jl. H. Agus Salim No. 58 Jakarta Pusat, dilampiri dengan :
    • a. Pasfoto terbaru berwarna (latar belakang merah) ukuran 4×6 cm sebanyak 2 (dua) lembar
    • b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
    • c. Fotokopi Ijazah yang dilegalisir
    • d. Surat keterangan Berbadan Sehat dan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Dokter Pemerintah
    • e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku
    • f. Surat Pengalaman Kerja jika ada
  • Semua persyaratan dimasukkan dalam Stopmap (warna biru untuk Laki-laki dan warna merah untuk Perempuan) dan dicantumkan nama peserta seleksi PTT/PPNPN.
  • Kelengkapan berkas tersebut dibawa pada saat pelaksanaan ujian setelah pelamar dinyatakan lulus seleksi administrasi online.

Situs Referensi

  1. www.atrbpn.go.id

Tata Cara Pendaftaran

Apabila Anda tertarik dan memenuhi persyaratan, silakan melakukan pendaftaran secara online melalui laman berikut ini :

Ketentuan Umum :

  • Pendaftaran dibuka secara online melalui website Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui https://pttpuslitbang2018.atrbpn.go.id mulai tanggal 14 Desember 2017 Pukul 14.00 WIB s.d. 15 Desember 2017 Pukul 12.00 WIB selama kuota masih tersedia yaitu 40 (empat puluh) pendaftar, Setelah kuota terpenuhi aplikasi penerimaan akan tertutup secara otomatis.
  • Pelamar wajib mengupload dokumen yang telah di-Scan kemudian diatur secara berurutan dan dijadikan satu file dengan format pdf
  • Dokumen yang diupload :
    • a. Surat Lamaran
    • b. Daftar Riwayat Hidup
    • c. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4×6 latar belakang merah sebanyak 1 lembar
    • d. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
    • e. Asli atau fotocopy Ijazah dan Transkip Nilai yang dilegalisir.
  • Pelamar mencetak tanda bukti pendaftaran online.
  • Para peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan pada tanggal 20 Desember 2017 di website www.atrbpn.go.id dan di papan pengumuman Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional – Jl. H. Agus Salim No.58, Jakarta Pusat.
  • Pelamar yang dinyatakan lulus ujian tertulis dan wawancara akan diumumkan pada tanggal 28 Desember 2017 di website www.atrbpn.go.id dan di papan pengumuman Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional – Pusat Penelitian dan Pengembangan Jl. H. Agus Salim No.58, Jakarta Pusat.
  • Berkas lamaran yang diterima Tim Seleksi menjadi milik Tim Seleksi dan tidak dapat diminta kembali oleh pelamar
  • Seleksi penerimaan PTT Pusat Penelitian dan Pengembangan tidak dipungut Biaya apapun
  • Lamaran yang dikirim kepada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebelum pengumuman dan sesudah waktu yang ditentukan dianggap tidak berlaku
  • Keputusan Tim Seleksi Penerimaan PTT Pusat Penelitian dan Pengembangan bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
  • Sumber

Info Lowongan Kerja BPN dikabarkan secara online oleh Pusat Info CPNS.

Share