Lowongan Non CPNS BPN – Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Share
Advertisement

BPN OKLowongan Kerja BPN RIKementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia – BPN RI adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Agraria dan Tata Ruang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia dijabat oleh seorang menteri yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia pertama kali dibentuk pada tahun 1955 melalui Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1955. Sebelum menjadi kementerian pada tahun 1955, urusan agraria diselenggarakan oleh Departemen Dalam Negeri. Hal ini dikarenakan awalnya pemerintah pada waktu itu menganggap bahwa urusan agraria belum merupakan urusan strategis sehingga cukup diselenggarakan oleh suatu lembaga di bawah kementerian.

Titik tolak reformasi hukum pertanahan nasional terjadi pada 24 September 1960. Pada hari itu, rancangan Undang-Undang Pokok Agraria disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Dengan berlakunya UUPA tersebut, untuk pertama kalinya pengaturan tanah di Indonesia menggunakan produk hukum nasional yang bersumber dari hukum adat. Dengan ini pula Agrarische Wet dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Tahun 1960 ini menandai berakhirnya dualisme hukum agraria di Indonesia.

Pada 1964, meIalui Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1964, ditetapkan tugas, susunan, dan pimpinan Departemen Agraria. Peraturan tersebut nantinya disempurnakan dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1965 yang mengurai tugas Departemen Agraria serta menambahkan Direktorat Transmigrasi dan Kehutanan ke dalam organisasi. Pada periode ini, terjadi penggabungan antara Kantor Inspeksi Agraria-Departemen Dalam Negeri, Direktorat Tata Bumi-Departemen Pertanian, Kantor Pendaftaran Tanah-Departemen Kehakiman.

Pada 1965, Departemen Agraria kembali diciutkan secara kelembagaan menjadi Direktorat Jenderal. Hanya saja, cakupannya ditambah dengan Direktorat bidang Transmigrasi sehingga namanya menjadi Direktorat Jenderal Agraria dan Transmigrasi, di bawah Departemen Dalam Negeri. Penciutan ini dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru dengan alasan efisiensi dan penyederhanaan organisasi. Namun struktur ini tidak bertahan lama karena pada tahun yang sama terjadi perubahan organisasi yang mendasar. Direktorat Jenderal Agraria tetap menjadi salah satu bagian dari Departemen Dalam Negeri dan berstatus Direktorat Jenderal, sedangkan permasalahan transmigrasi ditarik ke dalam Departemen Veteran, Transmigrasi, dan Koperasi.

Pada 1972, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 145 Tahun 1969 dicabut dan diganti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 1972, yang menyebutkan penyatuan instansi Agraria di daerah. Di tingkat provinsi, dibentuk Kantor Direktorat Agraria Provinsi, sedangkan di tingkat kabupaten/kota dibentuk Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/ Kotamadya.

Tahun 1988 merupakan tonggak bersejarah karena saat itu terbit Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional. Sejalan dengan meningkatnya pembangunan nasional yang menjadi tema sentral proyek ekonomi – politik Orde Baru, kebutuhan akan tanah juga makin meningkat. Persoalan yang dihadapi Direktorat Jenderal Agraria bertambah berat dan rumit. Untuk mengatasi hal tersebut, status Direktorat Jenderal Agraria ditingkatkan menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan nama Badan Pertanahan Nasional. Dengan lahirnya Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tersebut, Badan Pertanahan Nasional bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1993, tugas Kepala Badan Pertanahan Nasional kini dirangkap oleh Menteri Negara Agraria. Kedua lembaga tersebut dipimpin oleh satu orang sebagai Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kantor Menteri Negara Agraria berkonsentrasi merumuskan kebijakan yang bersifat koordinasi, sedangkan Badan Pertanahan Nasional lebih berkonsentrasi pada hal-hal yang bersifat operasional.

Pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 1999, Kementerian Negara Agraria dibubarkan melalui Keputusan Presiden Nomor 154 Tahun 1999 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988. Kepala Badan Pertanahan Nasional dirangkap oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Pelaksanaan pengelolaan pertanahan sehari-harinya dilaksanakan Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Presiden Megawati menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan memposisikan BPN sebagai lembaga yang menangani kebijakan nasional di bidang pertanahan. Kedudukan BPN kemudian diperkuat pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional dan menempatkan BPN RI di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Penguatan lembaga agraria kembali diperkuat pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi yakni dengan menggabungkan Badan Pertanahan Nasional dengan unit pemerintah yang mengurusi penataan ruang, planologi dan perencanaan kehutanan, serta informasi geospasial. Penggabungan struktur ini diikuti dengan uraian tugas dan fungsi kelembagaan Kementerian Agraria yang sejatinya amanat Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, sesuai semangat Pasal 33 Ayat 3 Konstitusi UUD 1945.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

  • perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, infrastruktur keagrariaan/pertanahan, hubungan hukum keagrariaan/pertanahan, penataan agraria/pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, serta penanganan masalah agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah;
  • koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
  • pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
  • pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
  • pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi ataspelaksanaan urusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang di daerah; dan
  • pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Lowongan Non CPNS BPN – Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia

Kementerian Agraria dan Tata Ruang kembali membuka kesempatan menjadi pegawai Non PNS (PTT) dengan formasi dan ketentuan sebagai berikut :

  1. Analis Kualitas Bidang Tanah
  2. Operator Komputer

Deskripsi Pekerjaan

Analis Kualitas Bidang Tanah Terdaftar

Persyaratan :

  • Pendidikan minimal Sarjana S1 Teknik Geodesi / Geografi
  • Fresh graduate, namun diutamakan yang berpengalaman di bidang pemetaan
  • Mampu bekerja dalam team work
  • Memiliki motivasi kerja yang tinggi:
  • Memiliki disiplin dan tanggung jawab:
  • Menguasai aplikasi CAD dan Arc GIS
  • Usia maksimal 35 tahun pada 1 Januari 2017.

Operator Komputer

Persyaratan :

  • Pendidikan minimal SMA / SMK / Sederajat
  • Menguasai Aplikasi MS Office
  • Dapat mengoperasikan aplikasi CAD dan Arc GIS
  • Mempunyai pengalaman kerja di bidang pemetaan minimal 3 tahun

Persyaratan Umum :

  • Warga Negara Indonesia
  • Pria / wanita
  • Berusia minimal 18 (delapan belas) talun pada tanggal 1 Desember 2016;
  • Sehat jasmani dan rohani
  • Berkelakuan Baik

Persyaratan berkas lamaran :

  1. Surat permohonan / lamaran ditulis tangan dan di tandatangani di atas materai Rp.6.000.- yang ditujukan kepada : Tim Seleksi Pengadaan Penerimaan Pegawai Tidak Tetap (PTT), Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, Alamat : Jln Kuningan Barat 1 No 1 Jakarta Selatan 12710
  2. Daftar Riwayat Hidup (CV) dan bukti pengalaman pekerjaan
  3. Pasfoto terbaru berwarna ukuran 4×6 cm latar belakang merah sebanyak 4 (empat) lembar (diberi nama di bagian belakang dan dimasukan dalam plastik bening)
  4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ( KTP) yang masih berlaku
  5. Fotokopi ljazah dan transkrip nilai yang dilegalisir
  6. Semua persyaratan di masukan dalam Stopmap (warna hijau untuk Analis Kualitas Bidang Tanah Terdaftar dam warna kuning untuk Operator Komputer) dan dicantum nama peserta seleksi PTT.
  7. Surat permohonan/ lamaran berserta berkas administrasi dikirim langsung atau melalui Jasa pengiriman tercatat ke alamat yang tersebut dalam point pertama, mulai hari Rabu tanggal 30 November 2016 pukul l0.00 WIB dan paling lambat hari Jumat tanggal 2 Desember 2016 pukul 15.00 WIB

Situs Referensi

  1. www.bpn.go.id

Tata Cara Pendaftaran

Bagi Saudara/i yang berminat dan memenuhi persyaratan, maka silakan membawa berkas lamaran ke tempat pendaftaran di bawah ini :

Sekretariat Tim Seleksi Pengadaan Penerimaan Pegawai Tidak Tetap (PTT)
Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Kadastral
Up. Subbagian Tata Usaha
Lantai Dasar Gedung Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Kadastral
Jl. Kuningan Barat 1 No 1 Jakarta Selatan 12710

Ketentuan Umum :

  • Pendaftaran dibuka mulai tanggal 30 November 2016 – 2 Desember 2016 mulai pukul 10.00-15.00 WIB
  • Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan melalui papan pengumuman pada tanggal 8 Desember 2016 di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / BPN untuk mengikuti tes tahap berikutnya
  • Para peserta yang dinyatakan lulus administrasi akan mengikuti seleksi menggunakan metode tertulis dan praktek yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 desember 2016 mulai pukul 10.00 WIB dengan membawa buti pendaftaran
  • Pelaksanaan seleksi diselenggarakan di Ruang Rapat Direktorat Infrastruktur Keagrariaan, Lamtai 2 Gedung Direktorat Jendral Infrastruktur Keagrariaan, Jln Kuningan Barat 1 No 1 Jakarta Selatan 12710.
  • Direktorat pengukuran dan pemetaan kadastral kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional tidak bertanggungjawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum oknum yang mengatasnamakan direktorat pengukuran dan pemetaan kadastral kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional. Keputusan tim seleksi pengadaan pegawai tidak tetap (PTT) Direktorat pengukuran dan pemetaan kadastral bersifat mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat
  • Sumber

Info Lowongan Kerja BPN dikabarkan secara online oleh Pusat Info CPNS

Share