Lowongan LKPP Unit Kerja Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian

Share

LKPPLowongan Kerja LKPP Non PNSLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah – LKPP adalah salah satu dari 28 Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. LKPP dibentuk melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa Pemerintah.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) tumbuh dari cikal bakalnya, Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ) yang dibentuk pada tahun 2005. Sebagai unit kerja Eselon II di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, PPKPBJ memiliki tugas Penyusunan kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.

Seiring reformasi yang bergulir di Indonesia, muncul harapan agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien, mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan berlaku adil bagi semua pihak. Selain lingkup dan cakupan pengadaan barang/jasa pemerintah yang luas, bersifat lintas institusi dan lintas sektor, juga berdampak langsung bagi pengembangan usaha kecil, peningkatan produksi dalam negeri, dan pengembangan iklim dan dunia usaha pada umumnya.

Bertolak dari latar belakang seperti demikian, dirasakan perlu keberadaan lembaga tersendiri yang memiliki kewenangan merumuskan perencanaan dan pengembangan strategi, penentuan kebijakan serta aturan perundangan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal secara berkelanjutan, terpadu, terarah, dan terkoordinasi.

Pada tanggal 6 Desember 2007, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007. LKPP berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LKPP dikoordinasikan oleh Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas.

Tugas

  • LKPP mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Fungsi

  • Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
  • Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
  • Pemantauan dan evaluasi pelaksanannya;
  • Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (electronic procurement);
  • Pemberian bimbingan teknis, advokasi dan bantuan hukum;
  • Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, penatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan serta rumah tangga.

Lowongan Kerja Terbaru LKPP Non CPNS

LKPP RI (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah) membutuhkan calon pegawai baru Non PNS dengan formasi, ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

  • Verifikasi dan Helpdesk LPSE LKPP (1 orang)

Deskripsi Pekerjaan

Persyaratan :

  • Pria/Wanita
  • Usia Maks 30 Tahun (per 30 Juni 2017)
  • Pendidikan minimal Sarjana (S1) semua jurusan, lebih diutamakan pada bidang Sistem Informasi atau Hukum
  • Wajib memiliki KTP dan NPWP
  • Terampil menggunakan Ms Office
  • Memahami dan mampu menggunakan teknologi informasi
  • Mampu berkomunikasi dengan baik dan mempunyai kemampuan untuk belajar
  • Mampu berkerja mandiri maupun team
  • Memiliki integritas dan motivasi kerja yang tinggi
  • Memiliki keinginan untuk mengembangkan diri
  • Tidak pernah terlibat narkoba dan pelanggaran hukum lainnya.
  • Sanggup mematuhi segala peraturan yang berlaku di lingkungan LKPP.

Deskripsi Pekerjaan :

  • Pelayanan pendaftaran Pengguna LPSE LKPP
  • Penyampaian informasi kepada calon Pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan
  • Verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE
  • Pengelolaan arsip dan dokumen pengguna LPSE LKPP
  • Mendukung kegiatan kerja Bagian Sistem Informasi dalam proses pelayanan Teknologi Informasi LKPP
  • Membantu pelaksanaan Standard Operating Procedures (SOP) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) LKPP sesuai dengan bidang pekerjaan
  • Membantu pelaksanaan Standarisasi LPSE LKPP
  • Memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik
  • Pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE
  • Penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE LKPP
  • Memberikan output berupa laporan kegiatan Verifikasi LPSE LKPP.

Persyaratan berkas lamaran :

  1. Surat Lamaran ditujukan kepada Pejabat Pengadaan Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian LKPP dengan menyebutkan nominal gaji yang diharapkan
  2. CV
  3. Pas Poto (4×6 berwarna)
  4. Ijazah dan Transkrip Nilai
  5. Sertifikat yang relevan

Situs Referensi

  1. www.lkpp.go.id

Tata Cara Pendaftaran Lamaran

Apabila Anda tertarik serta mampu memenuhi persyaratan, maka silakan berkas lamaran disampaikan melalui email ke :

[email protected] dengan mencantumkan nama posisi pada subjek email

Ketentuan Umum :

  • Hanya bagi peserta yang dinyatakan memenuhi syarat yang akan dihubungi lebih lanjut untuk masuk ke tahap seleksi berikutnya paling lambat tanggal 18 Agustus 2017.
  • Rekrutmen LKPP Biro Hukum ini tidak dipungut biaya apa pun.
  • Lamaran diterima paling lambat tanggal 15 Agustus 2017
  • Sumber

Info Lowongan Kerja LKPP dikabarkan secara online oleh Pusat Info CPNS

Share