Lowongan Direktorat Jenderal Pajak dari Pemindahan PNS

Share

Dirjen PajakLowongan Kerja PNS Dirjen Pajak – Direktorat Jenderal Pajak – Dirjen Pajak – DJP merupakan salah satu direktorat jenderal di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan.

Tugas DJP sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/ PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan. Dalam mengemban tugas tersebut, DJP menyelenggarakan fungsi:

  • perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
  • pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
  • penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;
  • pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan; dan
  • pelaksanaan administrasi DJP

Tahun 1988 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari satu sekretariat, 6 Direktorat dan 2 Pusat. Kemudian pada tahun 1994 Kantor Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari 1 Sekretariat dan 8 Direktorat. Terakhir pada Desember 2006 berdasarkan PMK 131/PMK.01/2006, susunan organisasi Kantor Pusat DJP berubah kembali,terdiri dari 1 Sekretariat dan 12 Direktorat dan 1 Pusat yang dipimpin pejabat eselon II a yaitu :

  • Sekretariat Direktorat Jenderal,
  • Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan,
  • Direktorat Peraturan Perpajakan I
  • Direktorat Peraturan Perpajakan II,
  • Direktorat Keberatan dan Banding,
  • Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian,
  • Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan,
  • Direktorat Penyuluhan, Pelayanan & Hubungan Masyarakat,
  • Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan,
  • Direktorat Intelijen dan Penyidikan,
  • Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi Informasi,
  • Direktorat Transformasi Proses Bisnis.
  • Direktorat Kepatuhan Internal& Transformasi Sumber Daya Aparatur,
  • Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

Selain itu terdapat juga 4 Tenaga Pengkaji, yaitu :

  • Tenaga Pengkaji bidang Pelayanan Perpajakan
  • Tenaga Pengkaji bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Perpajakan
  • Tenaga Pengkaji bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan
  • Tenaga Pengkaji bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia

Sedangkan unit kerja vertikal di daerah meliputi Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Saat ini terdapat 33 Kantor Wilayah DJP di seluruh Indonesia, yang dipimpin pejabat eselon II a, yaitu :

  • Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar, di Jakarta
  • Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus, di Jakarta
  • Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, di Jakarta
  • Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat, di Jakarta
  • Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I, di Jakarta
  • Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II, di Jakarta
  • Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, di Jakarta
  • Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara, di Jakarta
  • Kantor Wilayah DJP Aceh, di Banda Aceh
  • Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I, di Medan
  • Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II, di Pematang Siantar
  • Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau, di Pekanbaru
  • Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi, di Padang
  • Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, di Palembang
  • Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung, di Bandar Lampung
  • Kantor Wilayah DJP Banten, di Serang
  • Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I, di Bandung
  • Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II, di Bekasi
  • Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III, di Bogor
  • Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, di Semarang
  • Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II, di Surakarta
  • Kantor Wilayah DJP DI Yogyakarta, di Yogyakarta
  • Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I, di Surabaya
  • Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II, di Sidoarjo
  • Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III, di Malang
  • Kantor Wilayah DJP Bali, di Denpasar
  • Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara, di Mataram
  • Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat, di Pontianak
  • Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, di Banjarmasin
  • Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara, di Balikpapan
  • Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, di Makassar
  • Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara, di Manado
  • Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku, di Jayapura

Lowongan Kerja Dirjen Pajak Untuk PNS

Kementerian Keuangan RI – Kemenkeu membuka kesempatan berkarir di Direktorat Jenderal Pajak dengan formasi dan ketentuan sebagai berikut :

  • Pegawai Dirjen Pajak

Deskripsi Pekerjaan

Persyaratan Umum :

  • Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  • Pada saat mendaftar menduduki pangkat/golongan Pengatur (II/c);
  • USIA MAKSIMAL :
  • PNS dari lingkungan Kemenkeu : maks. 28 tahun per tanggal 1 Januari 2016, berdasarkan tanggal lahir yang tercantum dalam SK Calon Pegawai Negeri Sipil pelamar yang diperbolehkan mendaftar adalah yang lahir pada tanggal 1 Januari 1988 atau setelahnya); by www.pusatinfocpns.com
  • PNS dari Instansi Pemerintah Lainnya : maks. 25 tahun per tanggal 1 Januari 2016, berdasarkan tanggal lahir yang tercantum dalam SK Calon Pegawai Negeri Sipil (pelamar yang diperbolehkan mendaftar adalah yang lahir pada tanggal 1 Januari 1991 atau setelahnya);
  • Lulusan Diploma III dalam kelompok program studi Akuntansi, Administrasi, Ekonomi, Manajemen, Teknologi Informasi dan Komputer, dan seluruh program studi yang diselenggarakan oleh Politeknik Keuangan Negara STAN sebagaimana yang dimuat di aplikasi pendaftaran online, yang sudah diakui dalam kepangkatan;
  • IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) dari skala 4 dan nilai tersebut bukan hasil pembulatan;
  • Sehat jasmani dan rohani;
  • Tidak menjadi pengguna dan/atau pengedar narkotika/sejenisnya;
  • Tidak pernah dipidana penjara/kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  • Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan/atau tidak sedang menjalani proses pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran disiplin;
  • Tidak sedang menjalani atau mengajukan cuti di luar tanggungan negara, dan tidak sedang mengajukan permohonan undur diri;
  • Bersedia ditempatkan di wilayah kerja pilihan yang tercakup dalam lokasi pendaftaran dan wajib bekerja di wilayah kerja tersebut minimal untuk jangka waktu 15 tahun sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak;
  • Tidak berstatus sebagai suami atau istri Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak;
  • Bagi pasangan suami istri yang keduanya turut serta sebagai pelamar dalam seleksi ini dan keduanya dinyatakan diterima, panitia seleksi akan memilih salah satu dari pelamar yang diterima untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak;
  • Memiliki nilai Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PPKPNS) tahun 2015 bernilai minimal BAIK untuk setiap unsur penilaian;
  • Mendapatkan rekomendasi dari Pejabat Eselon II yang membidangi kepegawaian unit kerja yang bersangkutan (format terlampir);

Lokasi Penempatan :

  1. Kantor Wilayah Aceh (105 formasi);
  2. Kantor Wilayah Sumatera Utara I (26 formasi);
  3. Kantor Wilayah Sumatera Utara II (103 formasi);
  4. Kantor Wilayah Sumatera Barat dan Jambi (138 formasi);
  5. Kantor Wilayah Riau dan Kepualuann Riau (158 formasi);
  6. Kantor Wilayah Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung (147 formasi);
  7. Kantor Wilayah Bengkulu dan Lampung (111 formasi);
  8. Kantor Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (75 formasi);
  9. Kantor Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (138 formasi);
  10. Kantor Wilayah Kalimantan Barat (74 formasi);
  11. Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara (161 formasi);
  12. Kantor Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (135 formasi);
  13. Kantor Wilayah Bali (79 formasi);
  14. Kantor Wilayah Nusa Tenggara (127 formasi);
  15. Kantor Wilayah Papua dan Maluku (81 formasi).

Keterangan :

  • Unit kerja meliputi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
  • Jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 1.658 pegawai akan dipenuhi dengan mekanisme mutasi untuk pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan maupun pemindahan Pegawai Negeri Sipil antar instansi pemerintah yang berasal dari luar Kementerian Keuangan

Tahapan Seleksi :

Seleksi dilakukan melalui 4 (empat) tahap dengan sistem gugur yaitu :

  1. Seleksi Administrasi
  2. Tes Tertulis dengan materi Psikotes, dan Dasar-dasar Perpajakan
  3. Tes Kesehatan
  4. Wawancara

Bahan latihan tes psikotest, silakan buka : http://ebookpsikotes.com

Situs referensi

  1. www.pajak.go.id

Tata Cara Pendaftaran

Bagi Saudara/i PNS yang berminat dan memenuhi persyaratan, silakan melakukan pendaftaran secara online melalui laman resmi Rekrutmen Pajak berikut ini :

Form yang dibutuhkan :

  1. Peng-01PANPEN2016 Non-Kemenkeu.pdf
  2. Peng-02PANPEN2016 Kemenkeu.pdf
  3. Formulir Kelengkapan

Ketentuan Umum :

  • Persyaratan lengkap dan tata cara pendaftaran dapat dilihat pada http://rekrutmen.pajak.go.id ;
  • Panitia tidak menyelenggarakan bimbingan tes atau persiapan pendahuluan, tidak melakukan surat menyurat atau korespondensi, dan tidak memungut biaya apapun selama proses seleksi/tes;
  • Pengumuman setiap tahapan tes ditayangkan secara online dan dapat dilihat pada website http://rekrutmen.pajak.go.id ;
  • Direktorat Jenderal Pajak tidak menanggung segala biaya yang timbul dari masing-masing pelamar Penerimaan Pegawai Direktorat Jenderal Pajak ini;
  • Penentuan kelulusan seleksi menggunakan sistem passing grade dan kuota kebutuhan di masing-masing wilayah kerja;
  • Kelulusan pelamar pada setiap tahapan tes ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Pelamar yang dinyatakan lulus pada setiap tahapan seleksi merupakan kandidat terbaik;
  • Keputusan panitia terkait kelulusan pelamar pada setiap tahapan tes bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
  • Apabila ada pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah penipuan dan agar dilaporkan melalui website www.wise.kemenkeu.go.id. Panitia tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut;
  • Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan tes maupun setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Pajak berhak menggugurkan keikutsertaan/kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.
  • Sumber

Info Lowongan Kerja Dirjen Pajak dikabarkan secara online oleh Pusat Info CPNS

Share