Lowongan CPNS KKP – Kementerian Kelautan dan Perikanan

Share
HOT NEWS ! - Ujian CPNS 2014 akan dilaksanakan secara online dengan sistem Computer Assisted Test (CAT). Apakah Anda sudah mengenal bagaimana itu ujian CAT CPNS..? Anda bisa mempraktekan Latihan Ujian CAT CPNS dengan program CAT ini. Wajib dipelajari untuk persiapan ujian CPNS nanti. Info lengkapnya : Klik Disini >> Sponsored Links

CPNS KKPLowongan CPNS KKP – Kementerian Kelautan dan Perikanan – KKP – Departemen Kelautan dan Perikanan – DKP adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan kelautan dan perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Menteri Kelautan dan Perikanan yang pertama kali dijabat oleh Sarwono Kusumaatmadja dan sekarang dijabat oleh Sharif Cicip Sutarjo.

Sejarah

Masa penjajahan Belanda hingga awal kemerdekaan

Periode 1850-1966 adalah periode pelembagaan institusi-institusi yang menangani urusan masyarakat bagi pemapanan penjajahan Belanda atas negeri Indonesia. Begitu pula halnya dengan urusan-urusan masyarakat pantai yang menyandarkan kegiatan ekonomi pada bidang kelautan. Pengembangan kelautan dimulai pada 1911 dengan dibentuknya Bugerlijk Openbare Werken yang berubah menjadi Departemen Verkeer en Waterstaat pada 1931. Kurun waktu hingga kemerdekaan tercapai, merupakan fase pasang surut pertumbuhan organisasi kelautan dalam struktur pemerintahan kolonial maupun Republik Indonesia merdeka. Unit-unit warisan kolonial Belanda inilah yang menjadi cikal bakal pembentukan kementerian yang mengelola aspek kelautan pada masa sekarang.

Lembaga yang menangani kegiatan-kegiatan perikanan semasa pemerintahan kolonial Belanda masih berada dalam lingkup Departemen van Landbouw, Nijverheid en handel yang kemudian berubah menjadi Departemen van Ekonomische Zaken. Kegiatan-kegiatan perikanan masa itu digolongkan sebagai kegiatan pertanian. Meski demikian, terdapat suatu organisasi khusus yang mengurusi kegiatan perikanan laut di bawah Departemen van Ekonomische Zaken. Organisasi tersebut adalah Onderafdeling Zee Visserij dari Afdeling Cooperatie en Binnenlandsche Handel. Sedangkan untuk menyediakan kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan laut terdapat suatu institut penelitian pemerintah kolonial yang bernama Institut voor de Zee Visserij. Pada masa ini juga telah ditetapkan UU Ordonansi tentang batas laut Hindia Belanda melalui Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939, yang menetapkan bahwa lebar laut wilayah Hindia Belanda ditetapkan pada masing-masing pulau sampai sejauh 3 mil.

Semasa pendudukan Jepang 1942-1945, Departemen van Ekonomische Zaken berubah nama menjadi Gunseikanbu Sangyogu. Fungsi dan tugas departemen ini tidak berubah dari fungsinya di zaman kolonial. Begitu pula halnya dengan lembaga penelitian dan pengembangan, meski berubah nama menjadi Kaiyoo Gyogyo Kenkyuzo dan berpusat di Jakarta tidak mengalami perubahan fungsi. Bahkan, UU tentang batas laut pun tidak mengalami perubahan. Namun yang perlu dicatat justru adalah pada masa pendudukan Jepang ini terjadi perluasan lembaga-lembaga perikanan pemerintah. Pada masa ini, di daerah-daerah dibentuk jawatan penerangan perikanan yang disebut Suisan Shidozo. Di samping itu, pada masa ini terjadi penyatuan perikanan darat dengan perikanan laut, walaupun tetap dimasukkan dalam kegiatan pertanian.

Masa awal kemerdekaan sampai orde lama

Setelah proklamasi kemerdekaan nasional, pada kabinet presidensial pertama, pemerintah membentuk Kementerian Kemakmuran Rakyat dengan menterinya Mr. Syafruddin Prawiranegara. Pada kementerian ini dibentuk Jawatan Perikanan yang mengurusi kegiatan-kegiatan perikanan darat dan laut. Semenjak kabinet pertama terbentuk pada 2 September 1945 hingga terbentuknya kabinet parlementer ketiga pada 3 Juli 1947, Jawatan Perikanan tetap berada di bawah Koordinator Pertanian, di samping Koordinator Perdagangan dan Koordinator Perindustrian dalam Kementerian Kemakmuran Rakyat. Meskipun kemudian Kementerian Kemakmuran Rakyat mengalami perubahan struktur organisasi akibat agresi militer Belanda I dan II serta perpindahan ibukota negara ke Yogyakarta, jawatan perikanan tetap menjadi subordinat pertanian. Pada masa itu, tepatnya 1 Januari 1948, Kementerian Kemakmuran Rakyat mengalami restrukturisasi dengan menghapus koordinator-koordinator. Sebagai gantinya, ditunjuk lima pegawai tinggi di bawah menteri, yakni Pegawai Tinggi Urusan Perdagangan, Urusan Pertanian dan Kehewanan, Urusan Perkebunan dan Kehutanan, serta Urusan Pendidikan. Jawatan Perikanan menjadi bagian dari Urusan Pertanian dan Kehewanan.

Pada masa pengakuan Kedaulatan RI 27 Desember 1949, Kementerian Kemakmuran Rakyat kemudian dipecah menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan dan Perindustrian. Pada masa itulah Jawatan Perikanan masuk ke dalam Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian pada 17 Maret 1951 mengalami perubahan susunan, yakni penunjukan 3 koordinator yang menangani masalah Pertanian, Perkebunan dan Kehewanan. Di bawah Koordinator Pertanian, dibentuk Jawatan Pertanian Rakyat. Jawatan Perikanan pada masa itu telah berkembang menjadi Jawatan Perikanan Laut, Kantor Perikanan Darat, Balai Penyelidikan Perikanan Darat, dan Yayasan Perikanan Laut. Kesemua jawatan tersebut berada di bawah Jawatan Pertanian Rakyat. Struktur ini tidak bertahan lama. Pada 9 April 1957, susunan Kementrian Pertanian mengalami perubahan lagi dengan dibentuknya Direktorat Perikanan dan di bawah direktorat tersebut jawatan-jawatan perikanan dikoordinasikan.

Jatuh bangunnya kabinet semasa pemerintahan parlementer mengakibatkan Presiden Soekarno menganggap bahwa sistem parlementer tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Pada 5 Juli 1957, presiden mengeluarkan dekret untuk kembali pada UUD 1945. Istilah kementerian pada masa sebelum dekrit berubah menjadi departemen dan posisi istilah direktorat kembali menjadi jawatan. Pada 1962, terjadi penggabungan Departemen Pertanian dan Departemen Agraria dan istilah direktorat digunakan kembali. Pada masa kabinet presidensial paska dekret, Direktorat Perikanan telah mengalami perkembangan menjadi beberapa jawatan, yakni Jawatan Perikanan Darat, Perikanan Laut, Lembaga Penelitian Perikanan Laut, Lembaga Penelitian Perikanan Darat, Lembaga Pendidikan Usaha Perikanan dan BPU Perikani.

Kondisi politik dan keamanan yang belum stabil mengakibatkan pemerintah merombak kembali susunan kabinet dan terbentuklah Kabinet Dwikora pada 1964. Pada Kabinet Dwikora ini, Departemen Pertanian mengalami dekonstruksi menjadi 5 buah departemen dan pada kabinet ini terbentuk Departemen Perikanan Darat/Laut di bawah Kompartemen Pertanian dan Agraria. Pembentukan Departemen Perikanan Darat/Laut merupakan respon pemerintah atas hasil Musyawarah Nelayan I yang menghasilkan rekomendasi perlunya departemen khusus yang menangani pemikiran dan pengurusan usaha meningkatkan pembangunan perikanan. Melalui pembentukan Kabinet Dwikora yang Disempurnakan, Departemen Perikanan Darat/Laut tidak lagi di bawah Kompartemen Pertanian dan Agraria melainkan mengalami reposisi dan bernaung di bawah Kompartemen Maritim. Di bawah Kompartemen baru, departemen tersebut mengalami perubahan nama menjadi Departemen Perikanan dan Pengelolaan Kekayaan Laut. Keadaan ini tidak berlangsung lama, pada 1965 terjadi pemberontakan Gerakan 30 September dan Kabinet Dwikora diganti dengan Kabinet Ampera I pada 1966.

Masa Reformasi

Sejak era reformasi bergulir di tengah percaturan politik Indonesia, sejak itu pula perubahan kehidupan mendasar berkembang di hampir seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti merebaknya beragam krisis yang melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya adalah berkaitan dengan Orientasi Pembangunan. Di masa Orde Baru, orientasi pembangunan masih terkonsentrasi pada wilayah daratan.

Sektor kelautan dapat dikatakan hampir tak tersentuh, meski kenyataannya sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam, baik jenis dan potensinya. Potensi sumber daya tersebut terdiri dari sumber daya yang dapat diperbaharui, seperti sumber daya perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya laut dan pantai, energi non konvensional dan energi serta sumber daya yang tidak dapat diperbaharui seperti sumber daya minyak dan gas bumi dan berbagai jenis mineral. Selain dua jenis sumber daya tersebut, juga terdapat berbagai macam jasa lingkungan lautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan kelautan dan perikanan seperti pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan dan sebagainya. Tentunya inilah yang mendasari Presiden Abdurrahman Wahid dengan Keputusan Presiden No.355/M Tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999 dalam Kabinet Periode 1999-2004 mengangkat Ir. Sarwono Kusumaatmaja sebagai Menteri Eksplorasi Laut.

Selanjutnya pengangkatan tersebut diikuti dengan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut (DEL) beserta rincian tugas dan fungsinya melalui Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tanggal 10 November 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen. Ternyata penggunaan nomenklatur DEL tidak berlangsung lama karena berdasarkan usulan DPR dan berbagai pihak, telah dilakukan perubahan penyebutan dari Menteri Eksplorasi Laut menjadi Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999. Perubahan ini ditindaklanjuti dengan penggantian nomenklatur DEL menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) melalui Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999.

Dalam perkembangan selanjutnya, telah terjadi perombakan susunan kabinet setelah Sidang Tahunan MPR tahun 2000, dan terjadi perubahan nomenklatur DELP menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) sesuai Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen.

Kemudian berubah menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, maka Nomenklatur Departemen Kelautan dan Perikanan menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan struktur organisasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak mengalami perubahan.

Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Preaturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006, maka struktur organisasi KKP menjadi:

  1. Menteri Kelautan dan Perikanan
  2. Sekretaris Jenderal
  3. Inspektorat Jenderal
  4. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
  5. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
  6. Direktorat Jenderal Pengawasan & Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
  7. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
  8. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  9. Badan Riset Kelautan dan Perikanan
  10. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan
  11. Staf Ahli

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN
Nomor B.89/SJ.2/KP.310/IX/2013

TENTANG
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2013

Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2013 mendapat Tambahan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk pelamar umum sejumlah 325 orang, yang akan ditempatkan/ditugaskan untuk mengisi kekosongan jabatan pada Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut :

lowongan CPNS KKP RI

lowongan CPNS KKP RI

lowongan CPNS KKP RI

lowongan CPNS KKP RI

lowongan CPNS KKP RI

lowongan CPNS KKP RI

lowongan CPNS KKP RI

lowongan CPNS KKP RI

PERSYARATAN UMUM

  • 1. Warga Negara Indonesia;
  • 2. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
  • 3. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, pegawai perusahaan atau pegawai swasta;
  • 4. Tidak sedang menjalani proses hukum karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan;
  • 5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS atau Calon/Anggota TNI/POLRI serta tidak sedang menjalani ikatan kerja dengan perusahaan atau suatu anggota profesi lainnya;
  • 6. Tidak sedang menjalani pendidikan formal;
  • 7. Berkelakuan baik;
  • 8. Sehat jasmani dan rohani (kecuali jabatan pada lampiran I **);
  • 9. Tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik;
  • 10. Usia serendah-rendahnya 18 tahun pada tanggal 5 September 2013 dan setinggi-tingginya 35 tahun pada tanggal 31 Desember 2013, atau usia lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada tanggal 19 September 2013, khusus bagi yang bekerja pada instansi atau lembaga swasta yang berbadan hukum yang menunjang kepentingan nasional (mendukung tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan) paling kurang 5 (lima) tahun pada 17 April 2002 (18 April 1997 sampai dengan 17 April 2002 dan tidak terputus, serta sampai saat ini masih melaksanakan tugas pada instansi atau lembaga tersebut);
  • 11. Pendidikan Dan IPK/Nilai Rata-Rata:
    • a. Pascasarjana (S2), dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00;
    • b. Sarjana (S1)/Diploma IV, dan Diploma III, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,65 untuk lulusan PTN/PT yang diselenggarakan oleh pemerintah dan PTS, untuk lulusan PTS terakreditasi minimal B;
    • c. Khusus bagi pelamar yang memilih :
      • 1) calon Peneliti IPK Minimal = 3,00;
      • 2) calon Guru dengan IPK Minimal = 3,00 untuk lulusan PTS terakreditasi A, dan 2,75 untuk lulusan PTN/PT yang diselenggarakan oleh pemerintah;
    • d. Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri/SMK Perikanan Negeri nilai rata-rata minimal 6,5 (enam koma lima);
    • e. Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Swasta/SMK Perikanan Swasta nilai rata-rata minimal 7 (tujuh);
  • 12. Bersedia ditugaskan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PERSYARATAN TAMBAHAN

  • 1. Pelamar wajib memilih salah satu Jabatan, sesuai dengan Kualifikasi Pendidikan, Alokasi/Jumlah Lowongan Jabatan, dan Penempatan, serta persyaratan khusus yang dibutuhkan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan : Download Klik Disini
  • 2. Pelamar hanya dapat melakukan pendaftaran satu kali secara online dan tidak dapat diubah :
  • 3. Pelamar harus/wajib mengajukan lamaran secara on line di www.ropeg.kkp.go.id dengan mengakses pada menu pengadaan CPNS, mencantumkan Nomor Registrasi, sesuai dengan format yang ditentukan dalam pengumuman, menyebutkan Jenis Jabatan dan penempatan kerja yang dilamar;
  • 4. Tim Pelaksana Pengadaan CPNS Kementerian Kelautan dan Perikanan akan melakukan verifikasi dan validasi hanya terhadap berkas lamaran yang dikirimkan melalui Kotak Pos 4130 JKP 10041, dan pengambilan terakhir di kantor Pos Besar Jakarta pada tanggal 23 September 2013 pukul 16.00 WIB;
  • 5. Pelamar untuk jabatan tertentu yang dipersyaratkan dengan keahlian khusus, harus melampirkan sertifikat sebagaimana yang diminta;
  • 6. Berkas lamaran yang tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan DINYATAKAN TIDAK LULUS SELEKSI ADMINISTRASI, dan pelamar tidak berhak mengikuti ujian Tes Kompetensi Dasar (TKD).

TATA CARA PENGAJUAN LAMARAN

  • 1. Pelamar harus melakukan pengisian ”Biodata Pelamar” secara online melalui website www.ropeg.kkp.go.id (disarankan menggunakan browser Internet Explorer, Mozilla Firefox atau Opera) dan print out/cetakan biodata dimaksud merupakan dokumen lamaran yang dilampirkan dalam berkas lamaran untuk validasi;
  • 2. Surat Lamaran menggunakan format sebagaimana contoh pada lampiran II.a, ditulis tangan sendiri dengan menggunakan tinta hitam dalam Bahasa Indonesia, diberi tanggal, ditandatangani pelamar, dan ditujukan kepada Yth. Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta 10110, dengan melampirkan:
    • a. Print out Registrasi Biodata hasil entry data online yang ditandatangani pelamar;
    • b. Fotocopi Ijazah dan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir; Keterangan:
    • Fotocopi ijazah dan transkrip nilai dilegalisir oleh Rektor/Dekan/Pembantu Dekan Bidang Akademik bagi Universitas/Institut, atau Ketua/Pembantu Ketua Bidang Akademik bagi Sekolah Tinggi, dengan menyebutkan Pejabatnya (tanda tangan dan cap basah sesuai dengan ketentuan pada Lampiran III sesuai Peraturan Kepala BKN Nomor 9 tahun 2000 jo Peraturan Kepala BKN nomor 11 tahun 2002);
    • Lulusan dari Perguruan Tinggi Luar Negeri, agar menyertakan fotocopi Ijazah yang telah ditetapkan penyetaraannya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III sesuai Peraturan Kepala BKN Nomor 9 tahun 2000 jo Peraturan Kepala BKN nomor 11 tahun 2002);
    • c. Sertifikat sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
    • d. Surat Keterangan Akreditasi apabila di dalam Ijazah tidak tercantum Akreditasi A, B, atau C;
    • e. Fotokopi sah surat keputusan/bukti pengangkatan pertama sampai dengan terakhir, bagi yang berusia lebih dari 35 tahun sampai dengan 40 tahun dan mempunyai masa pengabdian pada lnstansi pemerintah/lembaga swasta yang berbadan hukum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002.
    • f. Print out/cetakan Biodata dan Keterangan Lamaran yang telah ditandatangani pelamar ditempel pasfoto ukuran 3 x 4 cm, sebagaimana dalam Lampiran II.b ;
  • 3. Berkas Lamaran disusun sesuai urutan (angka 2) di atas dimasukkan ke dalam STOPMAP FOLIO berbahan kertas ( bukan plastik):
    • a. HIJAU untuk Pascasarjana (S2);
    • b. BIRU untuk Sarjana (S1) atau Diploma IV;
    • c. MERAH untuk Akademi atau Diploma III;
    • d. KUNING untuk Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Perikanan, ditulis nama, nomor registrasi, alamat, dan pendidikan terakhir dengan huruf BALOK/KAPITAL.
  • 4. Kelengkapan berkas lamaran sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas, dimasukkan dalam AMPLOP WARNA COKLAT ukuran FOLIO yang ditujukan kepada Ketua Tim Pelaksana Pengadaan CPNS Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2013, Kotak Pos 4130 JKP 10041, dan pada bagian sudut kiri atas amplop ditulis “ Nama, Nomor Registrasi, Alamat lengkap dengan mencantumkan provinsi, Jabatan yang dilamar dan penempatan, serta kualifikasi pendidikan”. Sedangkan di bagian sudut kanan bawah amplop ditulis ” Yth …………dst ”

TAHAPAN PENGADAAN CPNS

  1. Pengumuman pengadaan CPNS dimulai dari tanggal 5 sampai dengan 19 September 2013 dan Pendaftaran lamaran secara online di www.ropeg.kkp.go.id dengan mengakses menu PENGADAAN CPNS KKP TAHUN 2013.
  2. Pengumuman lulus seleksi administrasi direncanakan pada tanggal 6 Oktober 2013 melalui website www.ropeg.kkp.go.id;
  3. Pengesahan Tanda Peserta Ujian CPNS Tahun 2013, dan Registrasi Ulang:
  4. - Lokasi ujian Jakarta direncanakan pada tanggal 8 Oktober 2013 di Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta;
  5. - Lokasi selain Jakarta direncanakan pada tanggal 22 Oktober 2013 di lokasi ujian sesuai pilihan pelamar sebagaimana tertera pada huruf F;
  6. Pelaksanaan ujian Tes Kompetensi Dasar akan ditentukan kemudian di lokasi yang ditentukan mulai pukul 08.00 waktu setempat;
  7. Pengumuman hasil ujian Tes Kompetensi Dasar akan ditentukan kemudian melalui website www.ropeg.kkp.go.id;
  8. Pelaksanaan ujian Tes Kompetensi Bidang, Psikotest dan Wawancara bagi peserta yang dinyatakan lulus ujian Tes Kompetensi Dasar akan ditentukan kemudian;
  9. Pengumuman hasil akhir pengadaan CPNS Tahun 2013 akan ditentukan kemudian;
  10. Pemberkasan CPNS Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2013 akan ditentukan kemudian.

LAIN-LAIN

  1. Persiapkan diri Anda dengan sebaik – baiknya. Utamanya dalam menghadapi Soal Tes CPNS Sistem CAT, Info Selengkapnya : Klik Disini
  2. Pelaksanaan Pengadaan CPNS Kementerian Kelautan dan Perikanan TIDAK DIPUNGUT BIAYA;
  3. Berkas lamaran menjadi milik Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  4. Informasi resmi yang terkait dengan pengadaan CPNS Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2013 hanya dapat dilihat melalui situs resmi Biro Kepegawaian Kementerian Kelautan dan Perikanan: www.ropeg.kkp.go.id;
  5. Keputusan hasil seleksi Tim Pelaksana Pengadaan CPNS Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2013 bersifat final dan TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT.
  6. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seluruh proses seleksi dan telah ditetapkan sebagai CPNS, tetapi mengundurkan diri, diwajibkan mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh Negara yang besarannya akan diumumkan kemudian.
  7. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar atau palsu, dan dikemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan tes, maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan sebagai CPNS/PNS, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan/data yang tidak benar atau palsu tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana kepada pihak yang berwajib.
  8. Sumber

Pendaftaran

Bagi yang berminat dan memenuhi kualifikasi silakan mendaftar melalui laman :

Lowongan CPNS KKP persembahan www.pusatinfocpns.com

Hot News ! : Pemerintah Indonesia akan melakukan penerimaan CPNS 2014 sebanyak 100.000 orang dari pelamar umum. Jauh lebih banyak daripada tahun 2013 kemarin.

Bagi calon pelamar CPNS 2014 diharapkan melakukan persiapan yang matang untuk menghadapi ujian CPNS 2014 nanti. Karena seperti tahun 2013 yang lalu yang terbukti sukses, penerimaan CPNS 2014 akan dilakukan dengan murni dan trasparan dimana sepenuhnya ditangani pemerintah pusat bekerjasama dengan konsorsium perguruan tinggi.

Jadi jika ingin lulus CPNS satu-satunya cara adalah dengan belajar dan melakukan persiapan yang matang.

Apa sebaiknya persiapan yang dilakukan?

Untuk memudahkan anda mempelajari Soal-Soal CPNS dengan metode yang tepat, Anda bisa menggunakan Paket Latihan Soal CPNS 2014:

  1. Isi produk: Software + Materi Presentasi + ebook
  2. Kumpulan Soal CPNS beserta Jawabannya
  3. Prediksi Soal CPNS yang sering muncul
  4. Praktek Nyata Simulasi Ujian CPNS (Tes Sistem CAT)
  5. Dapat digunakan tanpa internet / offline
  6. Dapat digunakan pada Laptop, iPad dan Android
  7. Berlaku seumur hidup dan gratis update selamanya dan ditambah Ratusan Bonus Gratis materi pendukung belajar Soal CPNS.
  8. Untuk mendapatkan Software ini Selengkapnya : Baca Disini >>>

Share
Sponsored Links
Under Topics: CPNS KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, Lowongan CPNS KKP, Pendaftaran CPNS KKP, Penerimaan CPNS KKP, Pengumuman CPNS KKP, Seleksi CPNS KKP,
Lowongan CPNS Kemenpera – Kementerian Perumahan Rakyat

Lowongan CPNS Kemenpera – Kementerian Perumahan Rakyat

Lowongan dan Pendaftaran CPNS Kemenpera – Kementerian Perumahan Rakyat – Kemenegpera – Kemenpera adalah

Lowongan CPNS Kemsos – Kementerian Sosial

Lowongan CPNS Kemsos – Kementerian Sosial

Lowongan CPNS Depsos – Kemensos  – Kementerian Sosial – Kemsos – Depsos adalah kementerian

Lowongan CPNS LKPP – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Lowongan CPNS LKPP – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Lowongan CPNS LKPP – Pendaftaran CPNS LKPP – Penerimaan CPNS LKPP – Lembaga Kebijakan

Follow Pusat Info CPNS agar tidak ketinggalan Info Terbaru...