• Home »
  • CPNS »
  • Lowongan CPNS Kemenkumham – Kementerian Hukum dan HAM

Lowongan CPNS Kemenkumham – Kementerian Hukum dan HAM

Share

CPNS KemenkumhamSeleksi Penerimaan CPNS Kemenkumham – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – Kemenkumham adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh seorang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pertama kali dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan nama Departemen Kehakiman. Menteri Kehakiman yang pertama menjabat adalah Soepomo. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada zaman pemerintahan Belanda disebut Departemen Van Justitie yaitu berdasarkan peraturan Herdeland Yudie Staatblad No.576.

Dalam sidang PPKI tahun 1945 menetapkan mengenai Departemen Kehakiman dalam struktur Negara menurut UUD. Dalam UUD tadi disebutkan departemen termasuk Departemen Kehakiman yang mengurus tentang pengadilan, penjara, kejaksaan dan sebagainya. Dalam sidang PPKI tersebut dibuat pula penetapan tentang tugas pokok masalah ruang lingkup tugas Departemen Kehakiman walaupun secara singkat masih mengacu kepada peraturan Herdeland Yudie Staatblad No.576.

Pada tanggal 1 Oktober 1945 kewenangan Departemen Kehakiman diperluas yakni Kejaksaan berdasarkan Maklumat Pemerintah tahun 1945 tanggal 1 0ktober 1945 dan Jawatan Topograpi berdasarkan Penetapan pemerintah tahun 1945 Nomor 1/S.D. Jawatan Topograpi kemudian dikeluarkan dari Departemen Kehakiman dan masuk ke Departemen Pertahanan berdasarkan Penetapan Pemerintah tahun 1946 nomor 8/S.D.

Ketika Departemen Agama dibentuk pada tanggal 3 Januari 1946, Mahkamah Islam Tinggi dikeluarkan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia dan masuk ke Departemen Agama Republik Indonesia berdasarkan penetapan pemerintah tahun 1946 Nomor 5/S.D.

Pada 22 Juli 1960, rapat kabinet memutuskan bahwa kejaksaan menjadi departemen dan keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 204/1960 tertanggal 1 Agustus 1960 yang berlaku sejak 22 Juli 1960. Sejak itu pula, Kejaksaan RI dipisahkan dari Departemen Kehakiman. Pemisahan tersebut dilatarbelakangi rencana kejaksaan mengusut kasus yang melibatkan Menteri Kehakiman pada saat itu.

Pengalihan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung berawal dari Undang-Undang No 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pada tanggal 23 Maret 2004 Presiden Megawati mengeluarkan Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dan lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung yang kemudian ditindaklanjuti dengan serah terima Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung pada tanggal 31 Maret 2004.

Nama Departemen Kehakiman telah beberapa kali berubah nama karena disesuaikan dengan fungsi dari Departemen tersebut yaitu dari Departemen Kehakiman menjadi Departemen Hukum dan Perundang Undangan dan sekarang menjadi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Kementerian Hukum dan HAM memiliki fungsi:

  1. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia
  2. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi kementerian
  3. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan, pendidikan dan pelatihan tertentu serta penyusunan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mendukung kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia
  4. Pelaksanaan pengawasan fungsional

Struktur organisasi Kemenkumham

  1. Sekretariat Jenderal
  2. Inspektorat Jenderal
  3. Direktorat Jenderal Imigrasi
  4. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
  5. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
  6. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
  7. Direktorat Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia
  8. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
  9. Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
  10. Badan Pembinaan Hukum Nasional
  11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM

PENGUMUMAN
Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham / Depkumham)
Formasi Tahun Anggaran 2017 – 2018

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia – Kemenkumham memberikan kesempatan kepada putra dan putri terbaik untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan ditugaskan di unit kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia…

Formasi Jabatan :

  1. Penjaga Tahanan : 14.000 Formasi
  2. Pembimbing Kemasyarakatan Pertama : 714 Formasi
  3. Analis Keimigrasian Pertama : 2.278 Formasi
  4. Pemeriksa Keimigrasian Terampil : 30 Formasi
  5. Pemeriksa Merek Pertama : 15 Formasi
  6. Pemeriksa Paten Pertama : 15 Formasi
  7. Analis Kekayaan Intelektual : 15 Formasi
  8. Analis Hukum : 136 Formasi
  9. Analis Perlindungan Hak-hak Sipil dan Hak Asasi Manusia : 40 Formasi
  10. Penata Keuangan : 25 Formasi
  11. Kustodian Kekayaan Negara : 20 Formasi
  12. Pengelola Teknologi Informasi : 70 Formasi
  13. Dokter Umum Pertama : 33 Formasi
  14. Perawat Pertama : 100 Formasi
  15. Dokter Spesiali Kulit dan Kelamin : 1 Formasi
  16. Dokter Spesialis Penyakit Dalam : 1 Formasi
  17. Dokter Spesialis Anak Pertama : 1 Formasi
  18. Dokter Spesialis Ginekologi Pertama : 1 Formasi
  19. Dokter Spesialis Anastesi Pertama : 1 Formasi
  20. Psikologi Klinis Pertama : 1 Formasi
  21. Auditor Pertama : 15 Formasi

Deskripsi Pekerjaan

Unit kerja yang mendapatkan alokasi formasi( lokasi penempatan)

  1. Sekretariat Jenderal
  2. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan
  3. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
  4. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
  5. Direktorat Jenderal Imigrasi
  6. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
  7. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia
  8. Inspektorat Jenderal
  9. Badan Pembinaan Hukum Nasional
  10. Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia
  11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan Hak Asasi Manusia
  12. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Kriteria Pelamar

Kebutuhan dari masing-masing jabatan diperuntukkan bagi pelamar dengan kriteria :

  • Cumlaude adalah pelamar lulusan terbaik (cumlaude/dengan pujian ) dari perguruan tinggi terakreditasi a atau unggul dan program studi terakreditasi a/ unggul pada saat lulus dan dibuktikan dengan keterangan Lulus cumlaude/ pujian pada ijazah atau transkrip nilai
  • Disabilitas adalah pelamar yang menyandang disabilitas/ berkebutuhan khusus dengan kriteria mampu melakukan tugas seperti menganalisa/ mengetik dan menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi
  • Putra putri Papua dan Papua Barat adalah pelamar dengan kriteria menamatkan pendidikan SD, SMP atau SLTP dan SMA atau SMK di wilayah Papua dan Papua Barat atau berdasarkan garis keturunan orang tua asli Papua yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kelurahan atau kepala desa
  • Pelamar umum adalah pelamar yang tidak termasuk kriteria sebagaimana point 1 dan 3 di atas

Persyaratan Pelamaran :

  • Warga Negara Indonesia (WNI)
  • Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih
  • Tidak pernah diberhentikan Dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, anggota TNI/polri, pegawai BUMN atau BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta
  • Tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri sipil atau pegawai negeri sipil, prajurit TNI, anggota TNI/ polri, dan siswa sekolah ikatan dinas pemerintah
  • Tidak menjadi anggota atau pengurus Partai politik atau terlibat politik praktis
  • Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan
  • Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar
  • Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya
  • Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
  • Bagi wanita tidak bertato atau bekas tato dan ditindik atau bekas tindik anggota badan lainnya selain ditelinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat dan bagi pria tidak bertato atau bekas tato dan tindik atau bekas tindik anggota badan lainnya selain ditelinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat
  • Pelamar merupakan lulusan :
    • Dokter spesialis, dokter umum, sarjana S1 dan Diploma D3, dengan indeks prestasi kumulatif minimal 2,75. Khusus untuk pelamar dengan kategori putra putri papua dan papua barat IPK minimal adalah 2,5
    • SLTA sederajat dengan nilai minimal pada ijazah rata-rata 7,0 atau 3 skala 1 sampai 4 atau b dan diutamakan memiliki keterampilan komputer (melampirkan sertifikat komputer). Khusus untuk pelamar dengan kategori putra putri papua dan papua barat dengan nilai minimal pada ijazah rata-rata 6,0 atau 2 Skala 1-4 atau B dan diutamakan memiliki keterampilan komputer
  • Usia pada tanggal 1 Agustus 2017 :
    • Minimal 18 tahun dan maksimal 33 tahun 0 bulan 0 hari untuk dokter spesialis, dokter umum sarjana S1
    • Minimal 18 tahun dan maksimal 30 tahun 0 bulan 0 hari untuk diploma D3
    • Minimal 18 tahun dan maksimal 12 tahun 0 bulan 0 hari untuk SLTA
  • Tinggi badan untuk pelamar jabatan analis keimigrasian dan pemeriksa keimigrasian :
    • Pria minimal 165 cm
    • Wanita minimal 158 cm
  • Tinggi badan untuk pelamar jabatan penjaga tahanan :
    • Pria minimal 160 cm
    • Wanita minimal 155 cm
  • Pelamar dengan kualifikasi pendidikan Diploma D3 dan SLTA sederajat yang mendaftar pada kantor wilayah harus sesuai dengan domisili yang tercantum dalam KTP. Apabila pelamar yang domisilinya tidak sesuai dengan ktp dan Ingin mendaftar pada wilayah domisilinya wajib membuat surat keterangan dari Kelurahan atau kantor desa setempat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah memilih minimal 1 tahun pada wilayah tersebut

Situs Referensi

  1. www.kemenkumham.go.id

Tata Cara Pendaftaran dan Pengiriman Lamaran

Jika Anda tertarik dan memenuhi persyaratan, maka silakan melakukan pendaftaran dilakukan secara online melalui link berikut ini :

Ketentuan Umum :

  • Pendaftaran CPNS Kementerian Hukum dan HAM RI dilakukan secara online melalui website sscn.bkn.go.id dimulai pada tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan 31 Agustus 2017.
  • Hanya Kandidat dengan kualifikasi terbaik yang akan diproses untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya.
  • Seluruh tahapan dalam seleksi Penerimaan CPNS Kementerian Hukum dan HAM RI tidak dipungut biaya sama sekali.
  • Tes CPNS akan tetap menggunakan sitem CAT, jadi pastikan Anda sudah memahami apa itu tes sistem CAT. Untuk mempelajari dan mengetahui Kisi Kisi soal CAT, Silakan membuka laman : http://ujian.latihansoal.com.
  • Info dan pengumuman lengkap, silakan lihat di laman sumbernya : Klik Disini

Info Lowongan Kerja CPNS Kemenkumham dikabarkan secara online oleh Pusat Info CPNS

Share