• Home »
  • CPNS »
  • Lowongan CPNS BPKP – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Lowongan CPNS BPKP – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Share

Lowongan Penerimaan CPNS BPKP – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan – BPKP adalah Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BPKPHasil pengawasan keuangan dan pembangunan dilaporkan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam menjalankan pemerintahan dan memenuhi kewajiban akuntabilitasnya. Hasil pengawasan BPKP juga diperlukan oleh para penyelenggara pemerintahan lainnya termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pencapaian dan peningkatan kinerja instansi yang dipimpinnya

BPKP melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, BPKP menyelenggarakan fungsi :

  1. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
  2. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
  3. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP;
  4. pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan;
  5. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, BPKP mempunyai kewenangan :

  1. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
  2. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
  3. penetapan sistem informasi di bidangnya;
  4. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;
  5. penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
  6. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempat-tempat penimbunan, dan sebagainya; meneliti semua catatan, data elektronik, dokumen, buku perhitungan, surat-surat bukti, notulen rapat panitia dan sejenisnya, hasil survei laporan-laporan pengelolaan, dan surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pengawasan; pengawasan kas, surat-surat berharga, gudang persediaan dan lain-lain; meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pengawasan BPKP sendiri maupun hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan, dan lembaga pengawasan lainnya.

Kegiatan yang dilakukan oleh BPKP antara lain :

  • Pembinaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada instansi pemerintah baik Kementerian/LPNK maupun Pemerintah Daerah serta lembaga lainnya
  • Audit atas berbagai kegiatan unit kerja di lingkungan Departemen/LPND maupun Pemerintah Daerah
  • Policy Evaluation
  • Fraud Control Plan
  • Optimalisasi penerimaan negara
  • Asistensi penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah
  • Asistensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  • Asistensi penerapan Good Corporate Governance
  • Risk Management Based Audit
  • Audit Investigatif atas kasus berindikasi korupsi
  • Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor dari Inspektorat Daerah maupun Inspektorat Jenderal
  • Review Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Kontak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Jl. Pramuka No. 33, Jakarta 13120
Telp. +622185910031 – Fax. +622185900608
Website : www.BPKP.go.id

PENGUMUMAN
Seleksi Penerimaan dan Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Formasi Tahun Anggaran 2017

Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibidang manajemen SDM aparatur dan mewujudkan reformasi sistem pengadaan Aparatur Sipil Negara berbasis kompetensi, yang dilaksanakan secara transparan, objektif, kompetitif, akuntabel, tidak diskriminatif, dan bebas dari praktek KKN maka Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan – BPKP akan mengadakan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi Tahun Anggaran 2017.

Formasi yang dibutuhkan CPNS BPKP 2017

  • Auditor Pertama
  • Assesor SDM Aparatur Pertama
  • Pengelola Teknologi Informasi
  • Pengelola Keuangan

Total : 182 orang

* : Formasi dan rencana penempatan secara detail dapat diakses di laman sscn.bkn.go.id atau website resmi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan www.bpkp.go.id

Deskripsi Pekerjaan

2. Jenis Formasi

  • a. Cumlaude adalah formasi yang ditujukan untuk Pelamar dengan kriteria lulusan dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat lulus dan dibuktikan dengan keterangan lulus cumlaude/pujian pada ijazah atau transkrip nilai.
  • b. Disabilitas adalah formasi yang ditujukan untuk Pelamar yang menyandang disabilitas fisik/tuna daksa golongan monoplegia atau paraplegia pada organ gerak bawah dengan kriteria mampu melaksanakan tugas seperti menganalisa, mengoperasikan komputer, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi.
  • c. Umum adalah Pelamar yang tidak termasuk kriteria sebagaimana huruf a dan b.

* Info formasi penerimaan CPNS BPKP Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada laman http://www.bpkp.go.id.

Persyaratan Umum :

  • Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  • Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dan merupakan lulusan Perguruan Tinggi (PT):
    • a. Terakreditasi A/Unggul untuk PT dan Program Studi (Prodi) terakreditasi A/Unggul pada saat lulus yang dibuktikan dengan keterangan lulus cumlaude/pujian pada ijazah atau transkrip nilai (bagi Pelamar Cumlaude);
    • b. Terakreditasi minimal B untuk PT dan minimal B untuk Prodi (bagi Pelamar Disabilitas dan Umum);
    • c. Perguruan Tinggi Luar Negeri yang ijazahnya telah disetarakan oleh Kementerian Ristek dan Dikti.
  • Akreditasi PT maupun Prodi adalah akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada tanggal kelulusan.
  • Berusia serendah-rendahnya 18 tahun pada tanggal 1 September 2017;
  • Tidak pernah dihukum penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap atau sedang menjalani pemeriksaan perkara pidana, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK akan diminta pada saat pemberkasan);
  • Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil/ Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai BUMN/BUMD/Swasta;
  • Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil dan Calon/Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Calon/Anggota Kepolisian Negara;
  • Sehat jasmani (kecuali bagi Pelamar Disabilitas) dan rohani, tidak buta warna, dan tidak tuli yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah (surat keterangan dokter akan diminta pada saat pemberkasan);
  • Tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) atau dokter rumah sakit pemerintah (surat keterangan akan diminta pada saat pemberkasan);
  • Tidak sedang hamil selama mengikuti seleksi bagi Pelamar perempuan;
  • Tidak memiliki tato/bekas tato pada anggota badan;
  • Bukan pengurus dan/atau anggota partai politik; dan
  • Bersedia menandatangani surat perjanjian wajib kerja dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Persyaratan secara detail dapat diakses di laman sscn.bkn.go.id atau website resmi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan www.bpkp.go.id

Situs referensi

  1. www.bpkp.go.id

Tata Cara Pendaftaran

  • Jika Anda tertarik dan memenuhi persyaratan,  maka silakan melakukan pendaftaran dilaksanakan secara daring melalui laman https://sscn.bkn.go.id dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) dimulai tanggal 11 September 2017 pukul 09.00 WIB s.d. tanggal 25 September 2017 pukul 17.00 WIB.
  • Peserta wajib mengisi kelengkapan formulir pendaftaran dan mengunggah kelengkapan dokumen persyaratan.
  • Setiap Pelamar hanya diperbolehkan mendaftar untuk satu kategori formasi dan satu kategori jabatan.
  • Setelah melakukan pendaftaran daring dan mendapatkan nomor pendaftaran dari laman SSCN, Pelamar wajib mengunggah berkas lamaran melalui laman https://sscn.bkn.go.id paling lambat 24 (duapuluh empat) jam setelah melakukan pendaftaran daring dengan batas akhir unggah berkas tanggal 25 September 2017 pukul 18.00 WIB.

Ketentuan Umum :

  • Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunaka nmetode CAT, pelajari Kisi-Kisi Soal CAT di http://ujian.latihansoal.com
  • Proses pendaftaran dan seluruh tahapan seleksi tidak dipungut biaya.
  • BPKP tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum yang mengatasnamakan BPKP dan/atau Panitia Penerimaan CPNS BPKP.
  • Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain. Apabila diketahui melakukan hal tersebut maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
  • Semua biaya (transportasi, akomodasi, dan lain-lain) yang dikeluarkan oleh Pelamar dalam rangka mendaftarkan diri dan mengikuti seleksi menjadi tanggungan Pelamar.
  • Pelamar yang dinyatakan lulus dan telah mendaftar ulang akan diangkat menjadi CPNS pada BPKP dan dokumen asli akan disimpan oleh BPKP selama masa ikatan wajib kerja 4 (empat) tahun. Bagi Pelamar yang tidak lulus, dokumen asli persyaratan akan dikembalikan oleh BPKP.
  • Apabila Pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar, dan di kemudian hari diketahui, baik pada tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS di lingkungan BPKP, BPKP berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan sebagai CPNS/PNS, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar
  • Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya & Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat.
  • Info selengkapnya tentang Formasi, Persyaratan dan pengumuman selengkapnya, silakan menuju website resmi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan : www.bpkp.go.id

Info Lowongan CPNS BPKP dikabarkan secara online oleh Pusat info CPNS

Share