Lowongan Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Share

BKN Lowongan Kerja BKN – Badan Kepegawaian Negara, disingkat BKN, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara. Pada saat penjajahan, sebagian Pegawai Negeri berada di bawah pemerintah Republik Indonesia dan sebagian lagi berada di bawah pemerintah Hindia Belanda. Keadaan seperti itu menyebabkan pembinaannyapun dilakukan oleh dua lembaga, yaitu : Kantor Urusan Pegawai Negeri yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1948 tanggal 30 Mei 1948, berkedudukan di ibu kota pemerintahan di Yogyakarta dan dipimpin oleh seorang Kepala yaitu Raden Pandji Soeroso. Pada tahun yang sama Pemerintah juga menetapkan pembentukan perwakilan KUP untuk wilayah Indonesia bagian timur yang berkedudukan di Makasar.

Dalam perkembangan selanjutnya, Kantor Urusan Pegawai (KUP) inilah yang menjadi cikal bakal BAKN, sehingga tanggal 30 Mei 1948 ditetapkan sebagai tanggal lahirnya BAKN. Dienst voor Algemene Personele (DAPZ) yang lebih dikenal dengan DUUP (Djawatan Umum Urusan Pegawai) yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Jenderar Hindia Belanda Nomor 13 tanggal 9 Juni 1948, dikepalai oleh Mr. J.W. Van Hoogstraken dan berkedudukan di Jakarta.

Tugas pokok KUP adalah mengurus segala sesuatu mengenai kedudukan dan gaji Pegawai Negeri serta mengawasi supaya peraturan-peraturan itu dijalankan dengan tepat. KUP dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Perdana Menteri dan langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Perdana Menteri

Kebijakan pemerintah yang dipandang cukup penting pada masa itu adalah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1948 tentang Peraturan Gaji Pegawai yang dikenal dengaqn nama PGP-48. Dalam peraturan pemerintah ini, gaji permulaan golongan terendah adalah Rp. 45,- sebulan. Gaji pokok seorang pegawai dengan isteri dan seorang anak tidak akan kurang dari Rp. 65,- sebulan. Asas-asas peraturan penghargaan pengalaman bekerja mulai berlaku pada PGP-48 ini. Ijazah sekolah tidak mempunyai arti penting tetapi hanya sebagai ukuran derajat atau kepandaian. Untuk menentukan kedudukan pegawai selanjutnya salah satu syarat adalah kecakapannya. Sistem penggajian yang dianut dalam PGP-48 adalah sistem horizontal dan masa kerja yang berhubungan dengan gaji lama dihitung serta untuk kenaikan gaji berikutnya dalam pangkat baru.

Peraturan Gaji pegawai kemudian diatur kembali dengan PGPN-1955 yang berlaku mulai tahun 1955. Dalam PGPN-1955 dikenal sembilan golongan dan 31 ruang gaji. Selain gaji pokok, untuk kesejahteraan pegawai juga diberikan tunjangan-tunjangan yaitu tunjangan keluarga, tunjangan anak, tunjangan kemahalan setempat, kemahalan umum, kemahalan daerah, tunjangan tangung jawab keuangan, perwakilan, ujian dinas, tunjangan jabatan dan uang pengganti, serta tunjangan bahaya.

Sejak pembubaran RIS dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 15 Agustus 1950, pemerintah memandang perlu untuk memusatkan urusan kepegawaian yang sebelumnya diselenggarakan oleh KUP di Yogyakarta dan DUUP di Jakarta. Untuk maksud tersebut ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tanggal 15 Desember 1950. Dengan Peraturan Pemerintah tersebut, KUP di Yogyakarta dan DUUP di Jakarta digabungkan menjadi satu.

Meskipun KUP berkedudukan di Jakarta, dalam pelaksanaan tugasnya masih ada unit kerja yang berkedudukan di daerah, yaitu Bagian Tata Usaha Kepegawaian (Biro TUK) di Yogyakarta dan Bagian Pensiun dan Tunjangan (Biro P&T) di Bandung.

Sesuai dengan perkembangan, di mana peran aparatur pemerintah semakin dirasakan, pemerintah menganggap perlu menetapkan kembali kedudukan, fungsi, tugas, dan organisasi KUP. Pandangan ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 beserta peraturan pelaksanaannya yang dimaksud dalam Keputusan Perdana Menteri RI Nomor 30/PM/1951 tanggal 7 April 1951.

Untuk maksud tersebut, maka KUP yang merupakan institusi yang bertugas melakukan pembinaan kepegawaian diubah menjadi Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972. Penetapan Peraturan Pemerintah ini adalah juga sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961.

Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972, maka kedudukan, fungsi, tugas, susunan dan tata kerja institusi yang mengelola kepegawaian, semakin dikembangkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, BAKN ditetapkan sebagai sebuah lembaga pemerintah non departemen yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, mempunyai fungsi untuk menyempurnakan, memelihara dan mengembangkan administrasi negara di bidang kepegawaian sehingga tercapai kelancaran jalannya pemerintahan.

Rekrutmen Calon Pegawai Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara, mencari Putra-Putri terbaik bangsa yang berdomisili di Jabodetabek untuk bekerja pada posisi Tenaga Alihdaya, dengan kompensasi sesuai UMP DKI Jakarta 2018, dipotong pajak.

Adapun persyaratan dan kualifikasi yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

  1. Pengelola Media Sosial (1 orang)
  2. Pengelola Komunikasi (1 orang)

Deskripsi Pekerjaan

Pengelola Media Sosial (1 orang)

Kompetensi :

  • Memiliki minat terhadap dunia kehumasan dan jurnalistik
  • Aktif dalam media sosial
  • Mampu menerjemahkan informasi ke dalam bahasa media sosial kekinian.
  • Mampu mensetting live streaming content dalam berbagai media sosial

Pengelola Komunikasi (1 orang)

Kompetensi :

  • Memiliki minat terhadap dunia kehumasan, fotografer dan jurnalistik
  • Kreatif dan inovatif
  • Menguasai animasi/movie dan desain grafis
  • Memahami trouble shooting baik hardware, software maupun jaringan

Persyaratan umum :

  • Warga Negara Indonesia
  • Memiliki Ijasah minimal D.III segala jurusan
  • Maksimal berusia 30 tahun
  • Mampu bekerja dalam tim
  • Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak
  • Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pekerjaan
  • Tidak memiliki catatan kriminal (dibuktikan dengan SKCK)
  • Tidak pernah terlibat dengan penyalahgunaan Narkoba (Dibuktikan dengan surat bebas Narkoba dari Rumah Sakit)
  • Cakap secara fisik
  • Mampu berkomunikasi dengan baik dan bekerja dalam tekanan.
  • Bersedia melakukan pekerjaan administratif
  • Menguasai aplikasi perkantoran (office)
  • Diutamakan dapat berbahasa Inggris dasar

Situs Referensi

  1. www.bkn.go.id

Tata Cara Pendaftaran

Apabila Anda tertarik dan memenuhi persyaratan, maka pendaftaran hanya dilakukan melalui surat elektronik ke alamat:

[email protected] dengan menyebut posisi yang dilamar serta menyertakan:

  1. Surat Lamaran (format bebas)
  2. CV (format bebas)
  3. Ijasah dan transkrip
  4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian
  5. Surat Bebas Narkoba
  6. Screenshot akun media sosial yang dimiliki

Ketentuan Umum :

  • Hanya 10 kandidat terbaik yang memenuhi syarat yang akan diumumkan dan dipanggil untuk mengikuti tahap seleksi selanjutnya.
  • Lamaran yang melebihi waktu yang ditentukan tidak akan diproses.
  • Ketidaklengkapan berkas akan mempengaruhi untuk mengikuti tahap wawancara.
  • Rekrutmen Biro Humas BKN ini tidak dipungut biaya apa pun.
  • Sumber Info.

Info Lowongan Kerja BKN dikabarkan secara online oleh Pusat Info CPNS

Share