BUMN Kecil pun Dipalak 10 Persen

Share
Advertisement

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan, mengungkapkan bahwa ada oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI meminta jatah 10 persen ke sebuah perusahaan BUMN. Padahal perusahaan yang menangani petani tersebut hanyalah sebuah BUMN kecil yang sedang membutuhkan gelontoran dana dari APBN.

Hal ini diungkapkan Dahlan saat menghadiri acara “Blak-Blakan Bersama Dahlan Iskan” di Jawa Pos TV, Senin malam ( 29/10). “Ini ada perusahaan BUMN, kecil sekali, susah dan tugasnya juga melayani petani. Perusahaan ini akan mendapat bantuan dari pemerintah, sekian ratus miliar. Karena tahu itu, seorang oknum anggota DPR itu datang dan minta bagian 10 persen. Dia bilang harus dibayar di depan, sebelum turun dari APBN itu,” ujar Dahlan.

Namun usaha oknum itu ternyata ditolak oleh Direktur Utama BUMN kecil tersebut. Namun Dahlan mengaku tetap tak habis pikir ternyata politisi Senayan itu terus bersikeras meminta jatah 10 persen.

Dahlan menuturnya, oknum politisi itu kemudian bertemu dengan tiga jajaran direksi perusahaan yang hendak dipalak. Meski sudah dijelaskan panjang lebar oleh tiga orang direktur bahwa perusahaan tak bisa memberi uang, ternyata si oknum tak juga patah arang.

“Setahun  terakhir ini saya sudah pagari agar BUMN tidak bertindak kongkalikong untuk itu, maka Dirutnya  tidak mau. Tapi dia (anggota DPR) tidak malu dan tetap minta bagian 10 persen di depan tiga orang direktur. Ini kan sudah tidak rahasia lagi kan, kalau sudah di depan tiga orang ini. Kok ya dia sampai hati ya. Ini perusahaan kecil yang tugasnya melayani petani. Dia masih berani memaksa meminta begitu,” kata Dahlan.

Setelah pertemuan itu, tiga direktur langsung menemui Dahlan untuk melaporkan bahwa mereka menolak permintaan oknum anggota DPR itu. Tindakan direksi itu pun disetujui Dahlan. Dari situ pula ia mendapatkan laporan bahwa uang yang diminta sang oknum bukan atas namanya pribadi, melainkan juga untuk sejumlah temannya di Senayan.

“Saya tanya pada direksi, itu atas nama pribadi atau atas nama partai atau atas nama fraksi. Terus jawabnya, “dia bilang itu disuruh mewakili dari teman-temannya.” Nah saya tidak jelaskan lebih lanjut, apa temannya satu fraksi atau satu partai, atau satu komisi, itu saya tidak jelaskan. Tapi yang jelas, itu bukan dia sendiri,” tegas Dahlan yang tetap menutup rapat identitas BUMN maupun oknum DPR pemalak itu.

Kini Dahlan hanya berharap jajaran Direksi BUMN lebih berhati-hati terhadap permainan para wakil rakyat yang kerap meminta jatah. Ia mengaku sudah mengingatkan bawahannya agar berani menolak segala bentuk kongkalikong yang justru berindikasi terjadinya tindak pidana korupsi.

Share