Ada 1.000 Honorer K2 Yang Akan Dibatalkan Sebagai CPNS

Share
Advertisement

Honorer TesKecurangan CPNS Honorer – KemenPAN-RB menyatakan lebih dari 1.000 tenaga honorer kategori dua (K2) yang lolos seleksi tes tulis CPNS tahun ini bakal dibatalkan karena terindikasi melakukan manipulasi data saat verifikasi data 2012 lalu.

Pemerintah daerah diminta segera bertindak dengan melakukan verifikasi ulang jika memang ditemukan dugaan manipulasi data tanpa menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Hal itu disampaikan Kabag Komunikasi Publik Kementerian PAN-RB, Suwardi, saat diwawancarai wartawan melalui telepon dari Sragen, Senin (3/3/2014). Ia menegaskan dari 218.000 peserta CPNS K2 yang lolos seleksi tahun ini ada 1.000-an yang kemungkinan besar bakal dicoret.

Pasalnya mereka masuk dalam daftar K2 yang melakukan manipulasi data. “K2 se-Indonesia yang lolos 30% dari jumlah peserta, berarti ada 218.000. Kemungkinan besar ribuan juga yang akan tercoret karena manipulasi data. Iya, kami hampir yakin jumlahnya mencapai seribuan yang bakal dicoret. Kemarin Pak Menteri [Menteri PAN-RB] bilangnya begitu,” kata dia.

Tak berhenti pada pembatalan kelulusan K2 yang terindikasi melakukan manipulasi data, Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga telah membentuk tim investigasi yang bertugas melakukan penyelidikan kasus manipulasi data ini. Mereka yang terindikasi melakukan manipulasi data bakal dicek langsung oleh tim dari BKN.

Jika terbukti, selain dibatalkan sebagai CPNS, baik pejabat maupun tenaga honorer bakal dipidanakan karena telah melakukan pelanggaran hukum. Itulah sebabnya, Suwardi meminta kepala daerah atau BKD untuk segera melakukan verifikasi CPNS K2 yang terindikasi melakukan manipulasi data tanpa harus menunggu instruksi secara tertulis dari Kementerian PAN-RB.

Seperti yang telah dilakukan oleh Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Mereka menyusun tim khusus untuk menganulir data K2 yang dilaporkan bodong atau palsu tanpa harus menunggu surat resmi dari Kemenpan-RB. Selain Sumedang, menurutnya masih banyak daerah yang telah membuat laporan mengenai indikasi manipulasi data.

Sehingga ia meminta kepada siapapun untuk segera melapor ke Kemenpan-RB dan BKN jika tahu ada kejanggalan agar segrea ditindaklanjuti. “Artinya pemkab harusnya mulai sekarang lakukan verifikasi. Jangan sampai ketahuannya di BKN. Kalau nanti sampai ketahuannya di BKN, akan dilanjutkan dengan penelusuran ada tim bersama BPKP. Pejabat yang terlibat kami pidanakan,” tegasnya.

Suwardi juga memastikan CPNS K2 yang melakukan manipulasi data tidak akan lolos dalam pemberkasan oleh BKN. Pasalnya, dalam pemberkasan nanti semua data yang berhubungan sengan peserta CPNS K2 bakal diverifikasi. Tak hanya SK, melainkan juga diminta menunjukkan daftar penggajian sesuai dengan SK honorernya. Dengan begitu, ia meyakini bahwa peserta yang melakukan manipulasi SK tidak mungkin bisa lolos pemberkasan. Pasalnya, ia menilai daftar penggajian bakal susah direkayasa, berbeda dengan SK.

Sementara, Pemkab Sragen tetap bersikukuh verifikasi bukan kewenangan mereka. Meski hingga saat ini telah ditemukan 14 CPNS K2 yang melakukan manipulasi data di BLH dan Gondang, BKD memilih untuk menunggu instruksi pemerintah pusat. Kepala BKD Sragen, Suwandi, Minggu (2/3/2014), mengatakan tak bisa berbuat banyak sebelum mendapat instruksi langsung dari Kemenpan-RB.

Bahkan meskipun Kemenpan-RB telah menyatakan ihwal verifikasi ulang K2 bodong dalam rilisnya di website, ia tetap tak ingin melakukan verifikasi sebelum mendapatkan instruksi resmi. “Kami menunggu instruksi resmi. Rilis Kemenpan-RB enggak bisa kami jadikan dasar. Indikasi manipulasi juga enggak bisa kami tindaklanjuti karena bukan kewenangan kami. Hla kan dulu verifikasi sudah dilakukan juga dengan prosedural,” kata dia.

Share